Gerindra Sebut Prabowo akan Bantu Penangguhan Penahanan Pendukung

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan partai sedang mengupayakan penangguhan penahanan bagi para pendukung Prabowo Subianto yang sedang diterungku.

    “Ya tentu semua akan diperjuangkan, termasuk emak-emak itu akan diperjuangkan. Sabar semua diproses,” ujar Andre saat dihubungi Senin, 15 Juli 2019.

    Andre mengklaim ada sekitar 400 orang pendukung Prabowo yang mendekam di penjara. Dari angka tersebut, ia menuturkan sebagian besar sudah diberikan penangguhan. Andre mengatakan untuk membebaskan semua orang butuh perjuangan. Namun, ia memastikan semua akan diperjuangkan.

    “Banyak yang di dalam penjara, ada 400 orang. 200 sudah dilepas diberikan penangguhan dan dilepas oleh kepolisian dan kami ucapkan terima kasih. Tapi masih ada 200 lagi sekarang,” kata dia.

    Sebelumnya, video berisi tiga perempuan asal Karawang yang diduga tersandung kasus kampanye hitam pada masa kampanye Pilpres 2019 ramai tersiar di sosial media. Pada video tersebut tiga ibu yang kini ditahan di Lapas II A Karawang ini meminta pasangan yang mereka dukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk memperhatikan dan membebaskan mereka.

    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. Kami emak-emak Karawang meminta bantuan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahudin Uno, bantu kami dan perhatikan, bebaskan kami,” ujar salah seorang wanita dalam video berdurasi 1.41 detik itu.

    Mereka mengatakan sudah lima bulan berada dalam kurungan, tanpa kejelasan. Mereka pun meminta agar Prabowo atau Sandiaga dapat setidaknya membesuk mereka di Lapas. “Sudah lima bulan, tolong perhatikan kami,” kata dia lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.