Hari ini, DPR Bacakan Surat Jokowi Soal Amnesti Baiq Nuril

Baiq Nuril membacakan surat untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 Juni 2019. Kedatangan Baiq Nuril di KSP guna membawa 1000 surat dukungan untuk Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pemberian amnesti Baiq Nuril.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan surat itu diterima Senin, 15 Juli 2019 sore. "Ya betul, suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR (Bambang Soesatyo," kata Indra ketika dihubungi, Senin, 15 Juli 2019.

Menurut Indra, surat tersebut akan dimasukkan ke agenda rapat paripurna DPR yang akan digelar Selasa, 16 Juli 2019. Layang permintaan pertimbangan Dewan soal pemberian amnesti itu akan dibacakan di paripurna.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan, pimpinan DPR hanya akan membacakan pokok-pokok surat dari presiden itu saat paripurna. Setelah itu pembahasan akan dilakukan di rapat musyawarah DPR.

"Di situ kemudian diketok, diserahkan kepada siapa untuk mengkaji dan kemudian menyusunnya (pertimbangan hukumnya)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang malah menjadi terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Dalam prosedur pemberian amnesti Jokowi harus meminta pertimbangan kepada Komisi Hukum DPR.

Sejumlah anggota Komisi Hukum, di antaranya Arsul Sani dan Nasir Djamil mengatakan bakal menyetujui amnesti untuk Baiq. "Yakinlah kepada DPR, pasti memberikan persetujuan kepada Presiden. Saya yakin semua fraksi akan memberikan persetujuan," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 10 Juli 2019.

Permintaan amnesti kepada Presiden Jokowi ini menjadi langkah terakhir Baiq mencari keadilan setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang dia ajukan. Kasus ini bermula ketika Kepala SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muslim, menelepon Nuril dan berbicara mesum pada 2012. Nuril merekam percakapan itu untuk membela diri sekaligus menampik isu adanya hubungan khusus antara dirinya dan Muslim.

Percakapan itu menyebar dan Nuril justru dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lolos di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung malah menghukum Nuril. MA menolak PK Nuril, honorer di SMAN 7 Mataram itu dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyatakan akan menunda eksekusi hukuman terhadap Baiq Nuril. Kejaksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada Nuril untuk mengajukan amnesti kepada Jokowi.






Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

9 menit lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

26 menit lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

37 menit lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

1 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

1 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

2 jam lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

2 jam lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

2 jam lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

2 jam lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau


Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

3 jam lalu

Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

Tomy Tampatty Ketua RW 06 06, Kelurahan Kebon Sirih mengirimkan surat ke Presiden Jokowi karena terancam penjara perjuangkan Masjid Kebon Sirih.