Amien Rais Wanti-wanti Prabowo Agar Tetap Menjadi Oposisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menunjukkan buku berjudul Jokowi People Power saat jeda pemeriksaan untuk salat Jumat, di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan, Jakarta, 24 Mei 2019. ANTARA

    Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menunjukkan buku berjudul Jokowi People Power saat jeda pemeriksaan untuk salat Jumat, di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan, Jakarta, 24 Mei 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak usah bergabung ke pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

    Dia berpendapat agar presiden-wakil presiden terpilih itu diberi kesempatan menjalankan pemerintahan secara utuh. "Soal kekuasaan berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya, nanti lima tahun kita awasi," kata Amien di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019.

    Hal ini disampaikan Amien sekaligus menanggapi pertemuan Jokowi dan Prabowo yang berlangsung Sabtu pekan lalu, 13 Juli 2019. Menurut Amien, dia sepakat pertemuan itu menjadi rekonsiliasi antara dua kubu yang berlaga di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, asalkan tidak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan.

    Amien juga mewanti-wanti Prabowo untuk tak tergiur dengan tawaran jabatan apa pun dari kubu Jokowi. Dia beralasan demokrasi tetap memerlukan oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang.

    Prabowo dan Jokowi bertemu pada Sabtu pekan lalu, 13 Juli 2019. Dalam pertemuan, keduanya menyatakan bahwa pilpres sudah rampung dan kini saatnya merajut persatuan. Namun sejumlah pendukung Prabowo menyatakan kekecewaan. Mereka menganggap Prabowo bakal bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi dan mendapatkan posisi-posisi tertentu.

    Amien Rais pun mengisyaratkan agar Prabowo tetap menjadi oposisi di parlemen. Sebab menurut dia, legislatif yang harus mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. "Kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stempel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," kata politikus senior ini.

    Baca juga: Rekonsiliasi dengan Jokowi: Inilah Untung Rugi Prabowo Jadi Oposisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.