Rekonsiliasi Harus Dibangun dengan Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi Empat Pilar MPR, Senin, 15 Juli 2019, di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

    Diskusi Empat Pilar MPR, Senin, 15 Juli 2019, di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

    INFO NASIONAL — Pada acara Diskusi Empat Pilar MPR, Senin, 15 Juli 2019, di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie, mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus. Dia mengatakan pertemuan tersebut memberi kesejukan pada bangsa.

    Dalam acara yang bertema “Rekonsiliasi untuk Persatuan Bangsa” itu, Abdullah Alkadrie menuturkan pemilu presiden dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam pemilu presiden pastinya ada pasangan calon, bisa dua pasangan, tiga, bahkan empat. “Pasangan itu terbentuk dengan peraturan perundangan, seperti harus memenuhi parlement threshold 20 persen di parlemen dan atau 25 persen suara nasional,” ujarnya.

    Koalisi yang dibangun, menurut Abdullah Alkadrie, harus sesuai dengan platform yang sama. Ia menyebut partainya mendukung Joko Widodo selama dua kali pemilu presiden karena mempunyai persamaan visi dan misi. “Jadi, koalisi dibangun tidak secara pragmatis. Bila pragmatis ini yang perlu dikritisi,” ucapnya.

    Bagi Abdullah Alkadrie, bila ada partai yang memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan, itu tidak menjadi masalah. “Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan,” katanya di hadapan para wartawan yang hadir dalam acara itu. Sebab, dengan adanya oposisi, menurutnya, itu akan membuat demokrasi yang ada menjadi sehat dan bagus. “Menjadi bagus kalau ada pihak yang mengingatkan,” ujarnya.

    Diakui, pemilu presiden pada 2019 berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya. Pada pemilu presiden kali ini ada potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis disebut dikalahkan oleh isu-isu primordial. “Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir,” ucapnya. Hal demikian dikatakan perlu menjadi perhatian bersama.

    Untuk itu, dirinya berharap agar rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro untuk kepentingan bangsa, kepentingan besar yang perlu dipersamakan. Dia kembali mengakui bahwa di antara masyarakat masih ada ketidakdewasaan dalam berpolitik, di mana ada yang belum mengakui kekalahan. Menyikapi hal demikian, perlu bersama untuk menghilangkan riak-riak. Menurutnya, ke depan perlu membangun rasa kebersamaan. Selepas pemilu presiden, diharap semua kembali ke aktivitas semula sembari memupuk rasa kebangsaan.

    Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, dalam kesempatan yang sama menuturkan rekonsiliasi tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah,” ujarnya. Menurutnya, nilai-nilai seperti itulah yang perlu diajarkan kepada masyarakat.

    Nilai-nilai Empat Pilar dikatakan harus dijadikan dasar dalam demokrasi bangsa ini, dalam check and balances. “Kita akan mengkritik sekeras apa pun, namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi,” katanya. Meski demikian, Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah bila benar dalam menjalankan pembangunan. Disampaikan kepada peserta diskusi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, lebih mengutamakan kepentingan bangsa. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.