Ketua DPR Pastikan Pembahasan Amnesti untuk Baiq Nuril Mulus

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Baiq Nuril membacakan surat untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 Juni 2019. Kedatangan Baiq Nuril di KSP guna membawa 1000 surat dukungan untuk Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril. TEMPO/Subekti.

    Baiq Nuril membacakan surat untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 Juni 2019. Kedatangan Baiq Nuril di KSP guna membawa 1000 surat dukungan untuk Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memastikan proses pembahasan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril di Parlemen akan berjalan mulus.

    "Mulus, karena ini soal kemanusiaan, karena tidak ada yang tidak berkemanusiaan di DPR," kata Bambang di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Bambang mengatakan, DPR saat ini masih menunggu surat terkait amnesti itu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jika surat sudah dikirim ke DPR sore ini, Bambang memastikan akan langsung membahasnya di dalam rapat paripurna pada Selasa pagi.

    Kemudian, siang hari, rapat bamus digelar untuk menugaskan komisi terkait, yaitu Komisi III, membahas surat amnesti Baiq Nuril. "Mudah-mudahan satu minggu ini dapat diselesaikan dengan baik pertimbangan DPR atas amnesti daripada Baiq Nuril," ujarnya.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya sudah menyerahkan surat rekomendasi amnesti Baiq Nuril kepada Jokowi. Surat rekomendasi diserahkan melalui Sekretaris Negara Pratikno.

    Baiq Nuril merupakan terpidana pelanggaran UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia dinyatakan bersalah karena merekam pembicaraan via telepon seluler antara Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim dengan Baiq Nuril, ketika Muslim menelepon Nuril sekitar 1 tahun yang lalu. Pembicaraan via telepon tersebut diduga mengandung unsur pelecehan seksual terhadap Nuril.

    Rekaman tersebut kemudian disimpan Nuril dan diserahkan kepada seseorang bernama Imam Mudawin. Imam memindahkan butki rekaman tersebut dan disimpan secara digital di laptopnya, hingga tersebar luas.

    Mahkamah Agung melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Nuril. Nuril lalu mengajukan PK namun ditolak. Ia pun mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi.

    Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengatakan akan mengirim surat terkait amnesti Baiq Nuril ke DPR. "Secepatnya sehingga nanti ada yang untuk mengirim surat ke DPR, bisa segera (dikirim) dan bisa dimintai pertimbangannya," kata Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.