Sidak, Kemnaker Temukan Empat Pekerja Migran Ilegal

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menaker Hanif Dhakiri saat mengunjungi UPTD BLK Industri dan Pariwisata (BLK IP) di Denpasar, Bali pada Jumat, 12 Juli 2019. (Dok. Kemnaker)

    Menaker Hanif Dhakiri saat mengunjungi UPTD BLK Industri dan Pariwisata (BLK IP) di Denpasar, Bali pada Jumat, 12 Juli 2019. (Dok. Kemnaker)

    INFO NASIONAL — Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), menemukan empat Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural melarikan diri dari pengguna ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, Kamis, 11 Juli 2019.
     
    Melalui inspeksi mendadak (sidak), Tim Pelindungan PMI ke PT IES di kota Malang, Jawa Timur dan koordinasi serta klarifikasi ke KBRI Singapura pada 6-7 Juli 2019, diperoleh keterangan empat PMI tersebut diberangkatkan oleh PT IES tanpa dokumen lengkap sehingga tidak tercatat pada sistem di KBRI.
     
    "Hasil sidak ke PT IES, diakui kebenarannya oleh perusahaan bahwa empat PMI dari Blitar dan Banyuwangi tersebut diberangkatkan secara nonprosedural," kata Kasubdit Perlindungan TKI, Yuli Adiratna.
     
    Yuli menjelaskan, keempat PMI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga itu bekerja tidak lebih dari tiga bulan sebelum melarikan diri ke KBRI di Singapura karena pekerjaan yang dianggapnya terlalu berat.
     
    Terkait kasus tersebut, Yuli mengatakan Kemnaker telah meminta pertanggungjawaban kepada Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memulangkan pekerja migran tersebut ke kampung halamannya.
     
    "Pemulangan ke empat pekerja migran tersebut ke kampung halamannya akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan," katanya.
     
    "Gaji dan hak-haknya dipastikan sudah dibayarkan dan pekerja migran tidak akan dibebankan biaya apa pun termasuk ganti rugi oleh pihak P3MI, agensi ataupun majikan karena tidak dapat menyelesaikan kontraknya," ujarnya.
     
    Direktur Penempatan dan Perlindungan TKLN Kemenaker, Eva Trisiana, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap P3MI tersebut, atas perbuatannya menempatkan PMI secara nonprosedural. "Termasuk berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dan kepolisian apabila terbukti ada pelanggaran pidananya," katanya. 
     
    Eva mengimbau agar PMI tidak mudah terbujuk sponsor atau pihak manapun yang menjanjikan bekerja ke luar negeri dengan proses yang cepat dan tanpa melalui prosedur secara benar.
     
    "Pekerja migran yang berangkat secara prosedural dan memiliki kompetensi akan memberikan kepastian pelindungan terhadap mereka. Secara khusus, saya mengingatkan kepada seluruh PPTKIS/P3MI untuk mematuhi prosedur dan regulasi dalam penempatan PMI nya tanpa kecuali," katanya. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.