Perpanjangan Izin Ormas, Kemendagri Masih Tunggu Perbaikan FPI

Reporter

Massa Front Pembela Islam alias FPI membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid saat berunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, terkait insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser Nahdlatul Ulama di Garut, Selasa, 23 Oktober 2018. Polda Jawa Barat telah menahan sejumlah tersangka serta terus melakukan pendalaman untuk meredam dampak dari insiden yang berpotensi meluas tersebut. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda Dalam Negeri belum bisa memberikan perpanjangan izin bagi organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), karena ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Hingga hari ini berkas perbaikan belum masuk ke Kemendagri.

Baca juga : Izin FPI Masih Dikaji Kemendagri, Ini Peta Dukungan Petisi Online

"Belum masuk (perbaikannya). Deadline perbaikan ada, tergantung FPI. Semakin cepat semakin baik, tapi pasti ada tenggang waktunya," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Sabtu, 13/7.

Izin Ormas FPI telah habis pada 20 Juni 2019 lalu. FPI lalu menyerahkan berkas-berkas yang digunakan untuk mengurus perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan pada hari itu juga. Unit Layanan Administrasi Kemendagri telah menerimanya dengan nomor registrasi KDN6062122432.

Namun, Kemendagri menyebut FPI tidak membawa sejumlah berkas yang disyaratkan untuk memperpanjang izin. Berkas yang kurang tersebut, antara lain, surat permohonan, surat rekomendasi dari Kementerian Agama, surat keterangan domisili, surat pernyataan bersedia melaporkan kegiatan, dan bukti kepemilikan sekretariat.

FPI mengaku memang masih ada persyaratan yang kurang. "Tim saya yang mengurus bilang ada dua persyaratan yang kurang, bukan separuh (yang kurang) seperti dibilang Kemendagri," kata Sugito Atmo Prawiro, Kuasa Bantuan Hukum FPI.

Hadi Prabowo mengatakan persyaratan yang sudah masuk, saat ini masih dalam tahap pencermatan di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Mereka juga melibatkankeamanan dan Kementerian Agama untuk memberi masukan.

Hadi mengatakan ada empat hal yang menjadi pertimbangan Kemendagri dalam mengambil keputusan perpanjangan izin. Pertama, adalah maksud dan tujuan ormas terkait. Kedua, landasan hukum ormas untuk bergerak di bidang apa.

Lalu ketiga, Kemendagri juga melihat referensi ormas terkait dalam pengabdian ke masyarakat. Apakah ada pemanfaatan yang tinggi atau tidak. "Keempat, dilihat dari stabilitas politik," kata Hadi. Semua itu, kata dia, hal ini masih dalam proses pencermatan di Kemendagri.

EGI ADYATAMA | IMAM HAMDI






Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

2 hari lalu

Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

Mendagri mendorong penanganan pencegahan TPPU dengan kolaborasi.


Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

6 hari lalu

Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

Dengan adanya informasi terkait potensi Kota Kendari, diharapkan dapat menarik investor dari berbagai pihak termasuk swasta agar berinvestasi.


RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

8 hari lalu

RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

Pascadiundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

9 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


Setara Institute Sebut Kasus Penolakan dan Perusakan Tempat Ibadah Masih Tinggi

10 hari lalu

Setara Institute Sebut Kasus Penolakan dan Perusakan Tempat Ibadah Masih Tinggi

Hari Toleransi Internasional, Setara Institute Berharap Kemenag dan Kemendagri Permudah Syarat Pendirian Rumah Ibadah


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

11 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Kemendagri dan Polri Sinergi Terapkan Teknologi Pengenalan Wajah di KTT G20

13 hari lalu

Kemendagri dan Polri Sinergi Terapkan Teknologi Pengenalan Wajah di KTT G20

Teknologi face recognition ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 Bali.


Tiga Pj Gubernur di Provinsi Baru Papua Dilantik Hari Ini, Berikut Profilnya

15 hari lalu

Tiga Pj Gubernur di Provinsi Baru Papua Dilantik Hari Ini, Berikut Profilnya

Setelah mengucapkan sumpah janji jabatan, ketiga Pj Gubernur yang akan memimpin tiga provinsi baru Papua resmi dilantik. Siapa saja ketiga pejabat baru tersebut?


Pemda Bali Persiapkan Evakuasi Bencana Banjir hingga Kebakaran saat KTT G20

17 hari lalu

Pemda Bali Persiapkan Evakuasi Bencana Banjir hingga Kebakaran saat KTT G20

Potensi bencana hidrometerologi menjadi salah satu ancaman yang mendapat perhatian serius saat KTT G20.


Kemendagri Imbau Pemda Percepat Realisasi APBD

17 hari lalu

Kemendagri Imbau Pemda Percepat Realisasi APBD

Menteri Tito Karnavian sebelumnya mengingatkan daerah perlu memaksimalkan APBD guna pengendalian inflasi daerah.