Airlangga Hartarto: Jatah Ketua MPR Milik Golkar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Open House di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Open House di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang belakangan terang-terangan menginginkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Airlangga menegaskan bahwa kursi Ketua MPR merupakan hak Golkar selaku pemilik kursi kedua terbanyak di parlemen.

    Baca: Tampik Tuduhan Copoti Ketua DPD, Airlangga: Golkar Demokratis

    "Partai Golkar sebagai partai dengan pemilik kursi terbanyak kedua yang mempunyai hak. Kalau partai pertama pegang DPR, maka wajar kalau posisi kedua dipegang Golkar," ujar Airlangga di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat malam, 12 Juli 2019.

    Airlangga mencontohkan, pada pemilu 2004 ketika Golkar menjadi partai dengan pemilik kursi terbanyak di parlemen dan PDIP pemilik kursi kedua, mereka menduduki kursi Ketua DPR dan PDIP yang mendapat kursi Ketua MPR. "Ketika Pak Agung Laksono Ketua DPR, maka kami dukung almarhum Taufik Kiemas jadi Ketua MPR," ujar Airlangga.

    Setelah kursi Ketua DPR RI tidak bisa diganggu-gugat menjadi milik PDIP selaku partai pemenang pemilu 2019, kursi ketua MPR RI memang menjadi rebutan. Muhaimin Iskandar berkali-kali secara terbuka mengungkapkan keinginannya menduduki posisi Ketua MPR.

    Jumat pekan lalu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga menemui wakil presiden terpilih, Ma’ruf Amin, untuk melancarkan lobi-lobinya mendapatkan kursi Ketua MPR. “Ya kami mohon doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti,” ujar Muhaimin di kediaman Ma’ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.

    Baca: MKGR Deklarasi Airlangga Ketua Umum Golkar Sampai 2024

    Pengisian kursi pimpinan MPR kali ini dinilai akan lebih dinamis karena Undang-Undang MD3 mengatur penentuannya lewat sistem paket yang akan dipilih oleh anggota MPR.


     

     

    Lihat Juga