INFO NASIONAL — Jelang pemilihan pimpinan lembaga legislatif hasil Pemilu 2019, spekulasi partai apa yang akan memimpin mulai bermunculan. Setidaknya, wacana terkait siapa pimpinan lembaga-lembaga legislatif periode 2019-2024 muncul saat berlangsung Dialog Empat Pilar MPR RI, Jumat, 12 Juli 201, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tiga orang narasumber ikut membahas tema "Membangun Koalisi Permanen di Parlemen”. Ketiga narasumber itu adalah Anggota Fraksi Nasdem MPR RI, Johnny G Plate, anggota Kelompok DPD di MPR dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, serta pengamat politik, Said Salahudin.
Menurut Johnny G Plate, koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilihan Pimpinan MPR harus merupakan koalisi kebangsaan, sebisa mungkin mengunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Ini penting mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki MPR.
Sedangkan di DPR, menurut politisi asal Nusa Tenggara Timur ini, dibutuhkan koalisi yang kuat. Ini penting untuk menjamin kerja-kerja pemerintah berjalan dengan lancar. Apalagi pascaamandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagian kerja presiden telah berpindah ke DPR, terutama dalam pembuatan undang-undang.
“Semakin kuat koalisi pendukung pemerintah di DPR, akan semakin bagus bagi eksekutif. Sehingga dari awal, pemerintah bisa langsung menjalankan program kerjanya," kata Johnny G Plate, menambahkan.
Meski demikian, Johnny berharap Koalisi Adil Makmur pada Pilpres 2019 tetap menjadi kelompok penyeimbang bagi pemerintah. Menjadi koalisi penyeimbang di luar kabinet merupakan tugas mulia, asal dilakukan secara konstruktif dan terhormat.
Sependapat dengan Johnny G Plate, anggota kelompok DPD di MPR, Nono Sampono, juga mengharapkan munculnya koalisi kebangsaan pada pemilihan pimpinan MPR. Namun, harapan tersebut takkan mudah untuk direalisasikan. Karena kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR nanti pasti akan muncul. Apa pun partainya pasti ingin menjadi Ketua MPR.
Pendapat yang lain disampaikan pengamat politik, Said Salahudin. Menurutnya, hampir bisa dipastikan bahwa pemilihan pimpinan MPR akan lebih dari satu paket. Oleh karena itu, munculnya harapan bisa terjadi konsensus akan semakin tipis. Apalagi, saat ini tiga anggota koalisi pemerintah sudah menginginkan mengisi pimpinan MPR.
“Dari tiga partai itu, sudah ada yang menyatakan keinginannya menjadi ketua MPR. Sementara DPD yang memiliki jumlah anggota terbanyak di MPR, juga memiliki kesempatan menduduki jabatan ketua MPR. Apalagi sejak lahirnya DPD, belum pernah sekalipun ketua MPR berasal dari DPD," kata Said Salahudin.
Kini semua berpulang pada kekompakan anggota DPD. Mereka berpotensi menjadi kelompok penentu bakal Ketua MPR periode 2019-2024. Jika suara mereka solid, bukan tidak mungkin kali ini ketua MPR berasal dari anggota DPD. Apalagi, antara koalisi pemerintah dan nonpemerintah sama-sama berpeluang menempatkan wakilnya menjadi Ketua MPR. (*)
