ICW Beri 3 Catatan Kritis untuk Seleksi Administrasi Capim KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta-Indonesia Corruption Watch memberikan tiga catatan untuk calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK yang lolos tahap seleksi administrasi. Pertama, menurut ICW, panitia seleksi tidak memperhatikan isu kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

    Padahal, menurut lembaga pemantau korupsi ini, kepatuhan LHKPN jadi salah satu indikator integritas. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan pansel seharusnya mengeliminasi penyelenggara negara atau penegak hukum yang malas melapor LHKPN. "Harusnya ini dijadikan salah satu penilaian dari sisi administrasi," kata Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2019.

    Baca Juga: PUSaKO: Perwira Polri Capim KPK Cocok untuk Insitusi Sendiri

    Catatan kedua, Kurnia mengatakan pansel seharusnya memperhatikan rekam jejak para pendaftar. Pansel harus memastikan tidak pernah ada calon pimpinan yang tersandung kasus masa lalu. Dia bilang bukan hanya kasus pidana, tapi juga dugaan pelanggaran kode etik. "Jangan sampai jika ada figur yang pernah diduga melanggar etik justru terlewat dan malah diloloskan oleh pansel," kata dia tanpa menyebut nama calon tersebut.

    Peneliti ICW lainnya, Wana Alamsyah, juga menyayangkan masih banyak figur dari institusi penegak hukum yang lolos tahap seleksi administrasi. Menurut dia, calon pimpinan dari unsur penegak hukum lebih baik berkiprah di lembaga asalnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Mengingat kedua institusi itu belum memaksimalkan aspek pemberantasan korupsi.

    Sebelumnya, pansel capim KPK meloloskan 192 192 pendaftar di tahap administrasi. Komposisi berdasarkan latar belakang profesi, akademisi atau dosen yang lulus sebanyak 40 dari 76 orang, advokat atau konsultan hukum yang lulus 39 dari 63 pendaftar, korporasi (swasta, BUMN, BUMD) yang lulus 17 orang dari 40 pendaftar.

    Simak Juga: Mengintip Harta Kekayaan Perwira Polri Pendaftar Capim KPK

    Kemudian dari kalangan jaksa dan hakim yang lulus 18 dari 20 orang, anggota TNI tidak memenuhi syarat dari 1 orang pendaftar, 13 pendaftar dari kalangan Polri lulus semua. Selanjutnya dari profesi auditor sebanyak 9 orang lulus dari 11 pelamar, komisioner dan pegawai internal KPK yang lulus 13 orang dari 18 pendaftar, dan lain-lain (PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, pejabat negara) yang lulus 43 orang dari 134 pelamar.

    Wana mengatakan untuk tahap selanjutnya jika para penegak hukum aktif tersebut tetap diloloskan oleh pansel, maka ia harus mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari institusinya terdahulu. Inii penting untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan ketika menangani sebuah perkara. "Yang pelakunya mungkin berasal dari institusinya terdahulu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga