M Nazaruddin akan Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Bowo Sidik

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan anggota DPR RI M. Nazaruddin memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Jakarta Selatan, Rabu (9/10). ANTARA/ Wahyu Putro A

    Mantan anggota DPR RI M. Nazaruddin memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Jakarta Selatan, Rabu (9/10). ANTARA/ Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso. Sebelumnya, KPK telah memeriksa adik kandung Nazaruddin, M Nasir pada 1 Juli. Ia diperiksa untuk menelusuri sumber gratifikasi yang diduga diterima oleh Bowo Sidik.

    Baca jugaKPK Periksa Dirut PT Petrokimia Gresik dalam Kasus Bowo Sidik

     M. Nazaruddin seharusnya diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung pada 9 Juli kemarin. Namun, narapidana kasus korupsi Wisma Atlet itu beralasan sakit, sehingga KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya. "Akan dijadwal ulang," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 12 Juli 2019.

    KPK menyangka Bowo menerima suap Rp2,5 miliar dari General Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti. Suap diduga diberikan untuk membantu PT Humpuss memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan amonia dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

    Selain itu, KPK menduga Bowo juga menerima duit gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar. Beberapa sumber uang itu diduga berasal dari urusan terkait Peraturan Menteri Perdagangan mengenai gula rafinasi, dan dari direktur perusahaan negara.

    Sumber lainnya diduga berasal dari pengurusan Dana Alokasi Khusus. Untuk sumber yang terakhir, KPK telah memeriksa M Nasir dan Bupati Meranti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.