Jaksa Agung: Baiq Nuril Belum akan Dieksekusi

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memberikan penjelasan saat di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memberikan penjelasan saat di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan bahwa eksekusi terhadap Baiq Nuril belum akan dilakukan. "Kami akan ikuti perkembangan jalannya perkara ini. Saya sudah menyampaikan ke Kejaksaan Tinggi jangan dulu berbicara soal eksekusi," kata Prasetyo usai bertemu Baiq Nuril dan Rieke Diah Pitaloka di kantornya, Jumat, 12 Juli 2019.

    Baca jugaKasus Baiq Nuril, Pemerintah Pertimbangkan Tinjau Ulang UU ITE

    Prasetyo mengatakan, Jaksa Agung masih akan mengikuti perkembangan jalannya perkara ini. Berbagai pihak sudah mendorong presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti, dan sedikitnya 132 permohonam penangguhan Baiq Nuril telah disampaikan ke Jaksa Agung.

    Presetyo mengatakan hukum tak hanya bicara soal keadilan dan kebenaran, namun harus memperhatikan kemanfaatan. Kepentingan hukum yang lebih besar dalam hal ini, kata dia, adalah menyangkut perlindungan HAM khususnya kaum perempuan.

    "Ini bagian drti politik kesetaraan gender. Jadi kalau ada pihak yang pro-kontra saya bilang ini adalah politik kesetaraan gender untuk melindungi HAM," kata dia.

    Baiq Nuril dengan didampingi anggora DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka dan Kuasa Hukum Joko Jumadi hari ini menyambangi Jaksa Agung di jakarta untuk menyerahkan 132 surat permohonan penangguhan penahanan.

    Atas permohonan itu, Prasetyo mengatakan langkah hukum yang diambil Baiq Nuril telah memberikan pelajaran berharga untuk banyak pihak agar tak terjadi lagi kasus serupa di masa datang. "Untuk ibu Baiq, tidak perlu khawatir dan ketakutan akan dieksekusi dimasukkan ke jeruji besi. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya."

    Prasetyo menjelaskan sejatinya Baiq telah menggunakan semua hak hukumnya untuk membela diri meski berujung pada penolakan peninjauan kembali kasusnya. Namun Prasetyo mempersilakan Baiq untuk meminta amnesti kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah tempat dirinya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.

    Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan memenangkannya. Baiq Nuril lantas mengajukan PK ke MA, namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.