KPK Sesalkan Ada Kepala Daerah Masih Korupsi Lewat Perizinan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Murni Zakaria dan pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.  TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Murni Zakaria dan pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyayangkan perizinan masih menjadi lahan para kepala daerah untuk korupsi.

    Baca: KPK Periksa Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli untuk Kasus BLBI

    "Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu," kata Basaria di kantornya pada Kamis, 11 Juli 2019.

    KPK, kata Basaria, juga menyesalkan ketidakpedulian pejabat daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima.

    "KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam," kata Basaria.

    Selain itu, Basaria meniuturkan investasi acap kali dijadikan alasan dalam setiap perkara korupsi atau suap. Basaria menilai, alasan investasi menjadi lebih buruk lantaran digunakan sebagai pembenaran dalam melakukan korupsi. 

    Padahal, investasi merupakan hal yang positif jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan good governance. "Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan," kata Basaria.

    Baca: KPK Segel Ruang Rahasia Gubernur Kepri Nurdin Basirun

    KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap izin prinsip dan lokasi reklamasi di wilayah sekitar Kepulauan Riau. Mereka adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pihak swasta bernama Abu Bakar, ditetapkan KPK sebagai pemberi suap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.