Dubes Agus Maftuh: Rizieq Shihab Overstay Sejak Pertengahan 2018

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. TEMPO/Elik Susanto

    Duta Besar Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. TEMPO/Elik Susanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan bahwa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memiliki halangan untuk keluar dari Arab Saudi.

    Baca juga: Imigrasi Siap Bantu Rizieq Shihab Pulang, Negara Tak Menghalangi

    Agus mengatakan, Rizieq wajib membayar denda terlebih dulu karena sudah overstay atau melebihi izin tinggal saat kunjungan ke luar negeri. Masa overstay Rizieq sudah sejak tahun lalu. "Sejak pertengahan 2018," kata Agus kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2019.

    Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro sebelumnya mengatakan Rizieq Shihab tidak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan salah satu institusi di Indonesia. "Atas permintaan tangan-tangan kuat di Indonesia," kata Sugito kepada Tempo, Rabu, 10 Juli 2019.

    Namun Sugito enggan menyebutkan institusi yang meminta pencekalan tersebut. "Saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan."

    Rizieq Shihab kini bermukim di Mekkah, Arab Saudi, sejak pertengahan 2017. Dia berangkat ke Mekkah sejak terjerat kasus chat mesum. Kasus ini dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq belum kembali ke tanah air.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah Indonesia tidak melarang Rizieq pulang. "Pemerintah silakan saja. Pemerintah tidak berhak melarang warga negara ke Tanah Air," ujar JK pada Rabu, 10 Juli 2019.

    Menurut Wapres Rizieq memang memiliki kendala untuk pulang dari Arab Saudi. "Namun kendala itu bukan berasal dari pemerintah Indonesia," kata dia..

    FRISKI RIANA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.