Basarah: Konstitusi RI Perlu Penyempurnaan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka 60 Tahun Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diselenggarakan Forum Musyawarah Kebangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta, 10 Juli 2019. (Dok. MPR)

    Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka 60 Tahun Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diselenggarakan Forum Musyawarah Kebangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta, 10 Juli 2019. (Dok. MPR)

    INFO NASIONAL — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Basarah, mengatakan saat ini ada tiga kelompok dalam masyarakat kita yang menyikapi eksistensi UUD hasil amandemen tahun 1999-2002 atau kini disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Pertama, kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa UUD NRI 1945 sudah kebablasan sehingga tidak lagi sesuai maksud para pendiri negara dan karenanya harus kembali ke UUD 1945 yang asli. Kedua, kelompok masyarakat yang mengatakan UUD hasil amandemen sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan perubahan kembali. Ketiga, kelompok masyarakat yang menyimpulkan bahwa UUD NRI 1945 sudah cukup baik, tetapi masih diperlukan sedikit perubahan untuk mengikuti dinamika perubahan masyarakat.

    “Dari ketiga pendapat masyarakat tersebut, akhirnya MPR telah bersepakat untuk mengambil jalan tengah, yaitu melakukan amandemen terbatas dengan mengubah pasal 2 dan 3 UUD NRI 1945 tentang Lembaga MPR. Salah satu tujuannya adalah memberikan kembali wewenang MPR untuk menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),” ujar Ahmad Basarah dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka 60 Tahun Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diselenggarakan Forum Musyawarah Kebangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta, 10 Juli 2019. Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Pengamat Hukum AB Kusuma, dan Laksda TNI Purn Ishak Latuconsina.

    Basarah mengungkapkan, jalan tengah melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 sebagai pilihan moderat dan realistis karena kalau pendekatannya kembali ke UUD 1945 jalan konstitusionalnya tidak tersedia, kecuali melalui langkah Dekrit Presiden. “Namun, syarat-syarat untuk dilakukannya Dekrit Presiden untuk situasi dan kondisi ketatanegaraan kita saat ini tidak terpenuhi, seperti contoh negara dalam keadaan darurat dan lembaga-lembaga negara dalam keadaan tidak berfungsi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Basarah mengatakan bahwa MPR Periode 2014-2019 sudah membentuk Panitia Adhoc (PAH) yang khusus membahas tentang GBHN. “Rancangan GBHN tersebut insyaallah akan menjadi rekomendasi untuk MPR periode 2019-2024,” katanya.

    Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, yang hadir dalam acara tersebut juga mengingatkan agar MPR bersungguh-sungguh untuk memperbaiki nasib dan masa depan bangsa melalui kaji ulang eksistensi UUD NRI 1945, yang memang perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.

    Anggota Dewan Pengarah BPIP tersebut juga mendukung rencana MPR untuk mengembalikan wewenang MPR, yakni menghadirkan kembali GBHN. "Kembalikan UUD kita sesuai cita-cita kemerdekaan dan maksud para pembentuk negara kita tahun 1945 dulu," ujar Try Sutrisno. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.