Polisi Tanjungpinang Benarkan KPK Periksa Pejabat dalam OTT Kepri

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Tanjungpinang - Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau membenarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa sejumlah pejabat pemerintah provinsi Kepulauan Riau.

    Baca juga: KPK Tangkap Tangan Gubernur Kepri Terkait Izin Reklamasi

    "Bahwa benar ada kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari pusat," kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang Ajun Komisaris Efendry Ali di Mapolres Tanjungpinang, Rabu malam, 10 Juli 2019. "Ya, benar, KPK."

    Namun, Efendry belum mengetahui siapa yang diperiksa. "Saya sebagai tuan rumah saja tidak mengetahui siapa yang diperiksa. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan wartawan," ucapnya.

    Efendry menegaskan dia menemui wartawan agar tidak muncul isu negatif bahwa seakan-akan Polres Tanjungpinang tidak membenarkan wartawan meliput peristiwa itu. Sebelumnya, pagar Mapolres Tanjungpinang ditutup rapat.

    Di Jakarta, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada penangkapan terkait dugaan korupsi izin lokasi rencana reklamasi di kawasan Kepulauan Riau.

    "Ada unsur kepala daerah setingkat provinsi yang ditangkap," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Febri Diansyah, Rabu, 10 Juli 2019.

    Menurut Febri, ada 6 orang yang ditangkap dalam kasus tersebut.  Mereka terdiri dari unsur kepala dinas, kepala bidang, pegawai negeri dan swasta. "Total, ada enam orang yang diamankan tim," kata Febri.

    Febri menuturkan KPK juga menyita duit senilai Sin$6 ribu atau sekitar Rp 165.961.817. Diduga ini bukanlah penyerahan pertama. Menurut Febri, mereka yang ditangkap saat ini sedang berada di kepolisian resor setempat untuk menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum orang yang ditangkap.

    ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.