Amnesti Baiq Nuril, Pakar Tata Negara: Harus Konsultasi DPR

Baiq Nuril Maknun reacts to journalists as she arrives at the Law and Human Rights ministry office in Jakarta, Indonesia, July 8, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti setuju ide Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Baca: Baiq Nuril: Saya Sebenarnya Tak Ingin Muncul di Publik. Tapi...

"Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara pasal 14 ayat 2 UUD 1945 menyatakan presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat," kata Bivitri melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 10 Juli 2019.

Secara politik, Bivitri mengatakan dukungan politik untuk Baiq Nuril sudah sangat menguat di DPR. Beberapa fraksi sudah menyatakan kesediaannya untuk menyetujui apabila Presiden meminta pertimbangan DPR untuk memberikan amnesti untuknya. Meski begitu, aspek kehati-hatian mesti dikedepankan dalam aspek hukum.

"Karena ada beberapa pandangan tentang Amnesti, khususnya mengenai pandangan yang menyatakan bahwa amnesti merupakan jalan keluar politik bagi kasus hukum yang terkait dengan pidana yang kental dengan nuansa politik dan cenderung diberikan kepada sekelompok orang," kata Bivitri.

Bivitri mengatakan pemerintah perlu menunjukkan komitmennya dalam mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dia menilai kasus Nuril ini menjadi kontroversial lantaran adanya isu diskriminasi, relasi gender dan relasi kekuasaan berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan laki-laki kepada bawahan perempuan.

"Sedangkan putusan ini yang diberikan Mahkamah Agung justru mengabaikan aspek ini, meskipun Mahkamah Agung sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," kata Bivitri.

Seperti yang diindikasikan oleh Menteri Hukum dan HAM, pilihan terbaik bagi Baiq Nuril adalah amnesti. Bivitri mengatakan argumennya terletak pada penafsiran mengenai kepentingan politik dan bukan sebagai kasus politik. Kepentingan politik di sini dapat ditafsirkan secara sosiologis sebagai konsistensi pemerintah dalam menunjukkan komitmennya dalam mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Baca: Asa Terakhir Baiq Nuril Mengejar Keadilan

"Pendekatan hukum progresif, yang juga ditekankan oleh Menkumham, sesungguhnya tetap tidak boleh keluar dari koridor hukum yang ada, tapi juga bukan berarti terkungkung, terpenjara oleh pasal-pasal, melainkan memberikan penafsiran yang lebih progresif melihat aspek sosiologis dalam masyarakat," kata Bivitri.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

5 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

7 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

8 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

9 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

9 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

18 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

1 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

1 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.