Kementerian LHK Kenalkan Kalpataru Milenial

Reporter

Kelompok Masyarakat Dayak IbanSungai Itik saat berkunjung ke kantor Tempo di Jakarta, 10 Juli 2019. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kalpataru, Bambang Supriyanto, mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan program baru yaitu Kalpataru Milenial. Program ini diluncurkan pada 11 Juli 2019.

Baca: Jokowi Belajar Lingkungan dari Anuar, Peraih Kalpataru

“Kalpataru Milenial diharapkan dapat mendorong kaum milenial di seluruh tanah air untuk lebih berperan aktif pada kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Bambang di kantor Tempo, pada 10 Juli 2019.

Penghargaan Kalpataru adalah apresiasi tertinggi yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan dan mengelola lingkungan hidup dan kehutanan di Tanah air.

Program ini pun disambut dengan positif oleh para pemenang penghargaan Kalpataru. Mereka merasa sangat perlu untuk mengajak generasi muda untuk itu berkontribusi melestarikan lingkungan.

“Kami mengajak anak muda untuk punya aksi, kemudian mereka dengan sendirinya tertanam dalam jiwa untuk bertanggung jawab dengan lingkungan,” kata Raymondus Remang, salah satu peraih penghargaan Kalpataru asal Kalimantan Barat.

Raymondus mendapat Kalpataru karena telah melawan eksploitasi yang dilakukan perusahaan kayu, pertambangan, dan perkebunan sawit di Desa Batu Lintang, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan 10 penerima penghargaan Kalpataru baik individu maupun kelompok. Mereka adalah Lukas Awiman Barayap (Kabupaten Manokwari, Papua Barat), Sucipto (Kabupaten Lumajang, Jawa Timur), Eliza (Kabupaten Sumbawa Barat, NTB), Nurbit (Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara), Meilinda Suriani Harefa (Kota Medan, Sumatera Utara), M. Hanif Wicaksono (Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan).

Baca: Alex Waisimon Meraih Kalpataru Karena Jaga Cendrawasih

Kemudian ada juga Baso Situju (Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan), Kelompok Masyarakat Dayak Iban Menua Sungai Utik (Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat), KPHA Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas (Kabupaten Merangin, Jambi), dan Kelompok Nelayan Prapat Agung Mengening Patasari (Kabupaten Badung, Bali).

FIRA PRAMESWARI 






Pergub Soal Pengelolaan Taman Nasional Komodo Dicabut, Bagaimana Nasib Tarifnya?

22 jam lalu

Pergub Soal Pengelolaan Taman Nasional Komodo Dicabut, Bagaimana Nasib Tarifnya?

Sebelum ada pencabutan Pergub Nomor 85 Tahun 2022 mengenai pengelolaan Taman Nasional Komodo, Pemprov NTT sempat mendapat surat dari Menteri KLHK.


Dana Lingkungan Hidup untuk Apa

5 hari lalu

Dana Lingkungan Hidup untuk Apa

Pengelolaan dana lingkungan hidup akan mencakup bidanvkehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, dan sebagainya.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

5 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.


Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

7 hari lalu

Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

Akivitas ilegal Ismail Bolong cs bukan hanya di level ekspolitasi, tetapi hingga distribusi dan penjualan.


Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Bentuk Forum Kualitas Udara

14 hari lalu

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Bentuk Forum Kualitas Udara

Forum Kualitas Udara Jakarta ini dibentuk setelah melalui diskusi tentang pemantauan kualitas udara Jakarta sekarang dan akan datang.


Belantara Paparkan Program Agroforestri Lahan Gambut di COP27 UNFCCC

15 hari lalu

Belantara Paparkan Program Agroforestri Lahan Gambut di COP27 UNFCCC

Keberadaan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

22 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


OJK Siapkan Infrastruktur Dukung Pengembangan Perdagangan Karbon di BEI pada 2023

26 hari lalu

OJK Siapkan Infrastruktur Dukung Pengembangan Perdagangan Karbon di BEI pada 2023

OJK juga telah menyatakan komitmen untuk mengawasi perdagangan karbon.


Koalisi Masyarakat Sipil Desak Cabut Gelar Guru Besar Menteri Siti Nurbaya

32 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Cabut Gelar Guru Besar Menteri Siti Nurbaya

Koalisi terdiri dari empat organisasi dari 24 individu dari kalangan akademisi membuat pernyataan mengecam sikap antisains Menteri KLHK Siti Nurbaya.


KLHK: Penanganan Perdagangan Satwa Liar Harus Dilakukan Bersama

32 hari lalu

KLHK: Penanganan Perdagangan Satwa Liar Harus Dilakukan Bersama

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan satwa liar adalah kelangkaan, kepunahan spesies dan ketidakseimbangan ekosistem di habitat aslinya.