Pegiat Penyiaran Menyoal Lolosnya 7 Inkumben Calon Anggota KPI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa, 7 Agustus 2018.

    Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa, 7 Agustus 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pegiat penyiaran mempertanyakan lolosnya 7 calon inkumben dalam seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022. Mereka pun mendesak agar hasil penilaian Panitia Seleksi Calon Anggota KPI dibuka kepada publik.

    Baca: DPR Tetap Proses Hasil Kerja Pansel Calon Anggota KPI

    Pegiat Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Muhammad Heychael, mengatakan data itu perlu dibuka agar tak menimbulkan rumor diistimewakannya tujuh calon inkumben itu.

    "Kami kan tidak mau jadi rumor bahwa DPR atau pansel mengistimewakan tujuh inkumben. Supaya ini tidak terjadi mari kita buka supaya pemilihan ini berintegritas," kata Heychael kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2019.

    Tujuh calon inkumben itu yakni Agung Suprio, Dewi Setyarini, Hardly Stefani Fenelon Pariela, Mayong Suryo Laksono, Nuning Rodiyah, Ubaidillah, dan Yuliandre Darwis.

    Polemik pemilihan anggota KPI periode 2019-2022 ini tak terlepas dari bocornya 27 nama yang disinyalir sebagai daftar peserta yang lolos seleksi oleh Pansel pada Maret lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian membantah dan mengklaim Pansel tak pernah merilis 27 daftar tersebut.

    Dalam daftar resminya, ada 34 nama yang dinyatakan lolos untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk di dalamnya tujuh calon inkumben.

    Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu mengatakan calon inkumben yang lolos seleksi administrasi memang tak mengikuti uji kompetensi, melainkan langsung kelayakan dan kepatutan di DPR.

    Baca: 3 Kriteria Calon Anggota KPI Versi DPR

    Ferdinandus mengatakan ketentuan ini merujuk pada Pasal 13 ayat (8) Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. "Keputusan ini diambil untuk menjamin hak-hak para calon di luar inkumben yang telah lolos seleksi, sehingga keberadaan 7 calon petahana tidak menghalangi calon-calon potensial untuk bersaing dalam fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI," kata dia dalam keterangan pers pada 28 Juni 2019.

    Namun, Ketua Bidang Penyiaran Aliansi Jurnalis Independen Bayu Wardhana pun mempertanyakan hal ini. Menurut Bayu, ketentuan ini tak terjadi dalam proses seleksi calon anggota KPI tiga dan enam tahun lalu. Selain itu, kata dia, para calon inkumben ini mengikuti proses dari awal, mulai pendaftaran, seleksi administrasi, wawancara, membuat makalah, dan tes psikologi.

    "Kalau itu dapat keistimewaan kenapa mereka ikut seleksi dari awal?" kata Bayu kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2019.

    Selain menyoal masuknya tujuh inkumben, Bayu juga menyoal prosedur seleksi calon anggota KPI yang menurutnya tak konsisten. Dari pemantauan terhadap proses seleksi sejak dua periode sebelumnya, kata Bayu, prosedur pemilihan anggota KPI tak ajeg dan selalu berubah.

    Heychael dan Bayu sebelumnya mengajukan surat permintaan keterbukaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo. Keduanya sama-sama meminta hasil pemeringkatan terhadap 34 calon yang lolos penilaian Pansel.

    Selain itu, Bayu meminta dibukanya notulensi rapat Pansel sejak ditunjuk pada Oktober 2018 lalu hingga selesai Juni 2019, termasuk notulensi pertemuan Pansel dengan pemangku kepentingan di bidang penyiaran seperti asosiasi industri penyiaran dan Kementerian Kominfo.

    Baca: Ombudsman Beberkan 4 Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota KPI

    Adapun Heychael juga meminta dibukanya penelusuran rekam jejak terhadap calon, termasuk hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta notulensi rapat dengar pendapat Pansel dengan Komisi I DPR pada 13 Mei dan 19 Juni lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.