3 Kriteria Calon Anggota KPI Versi DPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) memperlihatkan kualitas tayangan televisi di Tanah Air masih di bawah standar kualitas KPI.

    Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) memperlihatkan kualitas tayangan televisi di Tanah Air masih di bawah standar kualitas KPI.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI periode 2019-2022. Proses ini berjalan kendati ada temuan Ombudsman ihwal dugaan maladministrasi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KPI 2019-2022.

    Baca juga: 34 Calon Anggota KPI Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPR

    Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan komisinya telah menerima 34 nama calon anggota KPI yang disodorkan Pansel. Komisi I kemudian menggelar rapat internal sebelum akhirnya melapor kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo dan ke Badan Musyawarah.

    "Bamus menugaskan kami untuk melakukan fit and proper test, sehingga hari ini kami laksanakan sampai Rabu depan," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 8 Juli 2019.

    Dari 34 peserta, Komisi I akan menetapkan sembilan anggota KPI Pusat periode 2019-2024. Kharis mengatakan ada tiga poin yang menjadi fokus Komisi I dalam melakukan seleksi, yakni integritas, kompetensi, dan wawasan. Dia mengklaim bakal memilih calon-calon yang tidak menjadi perpanjangan tangan industri penyiaran.

    "Iya jelas (itu jadi perhatian), karena mereka yang akan mengawasi media," ucapnya.

    Ada tujuh inkumben anggota KPI Pusat yang ikut dalam proses fit and proper test ini. Kharis tak merinci apakah Dewan akan membuat komposisi tertentu antara calon inkumben dan calon baru.

    Ombudsman sebelumnya menyampaikan temuan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi. Ada empat poin temuan itu. Pertama, Ombudsman menilai panitia seleksi tak memiliki petunjuk teknis ihwal bagaimana seleksi dilakukan. Dia mengatakan terjadi perubahan timeline yang cukup masif dalam proses yang dijalankan Pansel.

    "Jadwal yang harusnya sudah masuk ke DPR tapi kemudian mereka tambah dengan berbagai kegiatan yang lain, khususnya kegiatan yang bersifat masukan dari masyarakat," kata Adrianus.

    Kedua, kata Adrianus, terkait masukan masyarakat ini Pansel tak memberi kesempatan kepada peserta seleksi untuk mengklarifikasi. Adrianus berujar masukan masyarakat ini seharusnya dihimpun di awal proses dan dikonfrontasikan kepada peserta. Sehingga, peserta bisa melakukan klarifikasi jika informasi yang menyangkut mereka itu tak benar. "Berangkat dari pengalaman kami dahulu begitu prosesnya," kata dia.

    Ketiga, Ombudsman menilai Pansel tak memiliki parameter yang jelas dalam meloloskan atau menggugurkan calon. Terakhir, temuan maladministrasi terlihat dari bocornya daftar nama peserta yang lolos seleksi.

    Daftar awal yang bocor berisi 27 nama, sedangkan daftar kedua berisi 34 nama. Nama-nama yang ada di surat pertama ada yang hilang di daftar versi kedua. Penelusuran Ombudsman bermula dari laporan peserta yang namanya hilang di daftar kedua.

    Menurut Adrianus, sebenarnya jika panitia seleksi mengikuti timeline yang telah ditetapkan dan memiliki pedoman yang jelas, maka tak akan ada ketidakpuasan dari peserta. Dia pun mempertanyakan mengapa Pansel Calon Anggota KPI membuka kembali proses penilaian itu hingga mengundur jadwal.

    Baca juga: Ombudsman Beberkan 4 Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota KPI

    "Tentu dibuka itu tidak salah juga karena misalnya mungkin Pansel merasa belum bisa puas atau gimana, nah masalahnya ketika dibuka kenapa kemudian ada yang bocor. Itu yang kami secara overall menyimpulkan empat hal ini menjadi masukan bagi Komisi satu," kata dia.

    Menurut Kharis, bocornya nama-nama itu telah dia klarifikasi sebelumnya ke Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. " Kata Pak Menteri bocoran yang beredar tak benar," ucap Kharis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.