Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Pemindahan Ibu Kota, Risma: Bukannya Saya Tak Setuju...

Reporter

image-gnews
Wali kota Surabaya, Tri Rismaharani memberikan keterangan kepada wartawan terkait kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2013 di ruang kerjanya di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (31/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Wali kota Surabaya, Tri Rismaharani memberikan keterangan kepada wartawan terkait kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2013 di ruang kerjanya di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (31/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan pandangannya soal wacana pemindahan ibu kota negara. Menurut dia, Jakarta bisa diperbaiki meski butuh usaha besar. Ia mengatakan bila Jakarta bisa diperbaiki, mungkin akan ada opsi selain pemindahan ibu kota.

"Saya percaya, kalau ibu kota Jakarta ini bisa diperbaiki, mungkin akan ada wacana baru, tapi itu butuh usaha besar, artinya bukan hanya uang," kata dia di Kantor Tempo, Jakarta, Senin, 8 Juni 2019.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro menargetkan proses pemindahan ibu kota negara sudah bisa dimulai pada 2024. Urusan administrasi bakal diselesaikan selama 2019-2024.

Pada 2022 hingga 2024, pembangunan dan konstruksi real ditargetkan baru akan dimulai. Bambang menyebut selain membangun infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan seperti perumahan dan kebutuhan komersial juga sudah mulai dibangun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana ini diperkirakan akan menekan biaya Rp 466 triliun jika luas lahan yang digunakan mencapai 40 ribu hektare. Sejumlah wilayah yang menjadi kandidat adalah Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Risma mengatakan bukannya tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota. Dia meyakini presiden Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk memindahkan ibu kota. Ia menduga presiden ingin suasana ibu kota yang lebih baik, ketimbang Jakarta yang sudah terlalu macet dan kerap dilanda banjir. "Tidak mungkin suatu yang butuh dana besar, kemudian tidak ada latar belakangnya," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Tri Rismaharini Menjanjikan untuk Maju Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Pengamat Sebut Tri Rismaharini Menjanjikan untuk Maju Pilkada Jakarta

Menurut sejumlah pengamat politik, Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki nama besar di Jakarta.


Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

4 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful merespons kabar jika Tri Rismaharini atau Risma maju di Pilkada Jakarta 2024.


MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Soal Sengketa Pilpres, Begini Tata Caranya

5 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Soal Sengketa Pilpres, Begini Tata Caranya

Sebelum membacakan putusan sidang perkara PHPU, MK akan gelar rapat permusyawaratan hakim. Begini tata cara pelaksanaan RPH sengketa Pilpres 2024?


Risma Bicara Pengalaman RI Tangani Bencana, Ini Respons Direktur OECD

9 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Perancis 10 April 2024. Istimewa
Risma Bicara Pengalaman RI Tangani Bencana, Ini Respons Direktur OECD

Direktur Tata Kelola Publik OECD Elsa Pilichowski menanggapi pemaparan Mensos Risma soal penanganan bencana di Indonesia.


Di Forum OECD, Risma Paparkan Cara Indonesia Memastikan Ketahanan Infrastruktur Terhadap Bencana

9 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Di Forum OECD, Risma Paparkan Cara Indonesia Memastikan Ketahanan Infrastruktur Terhadap Bencana

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur OECD di Paris, Prancis pada Rabu, 10 April 2024.


Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

12 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.


Politikus PDIP Sebut Risma Masih Punya Pengaruh di Pilkada Surabaya, Ini Alasannya

12 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberkan bantuan kepada masyarakat di Desa Golo Wune, NTT, Ahad, 25 Februari 2024.
Politikus PDIP Sebut Risma Masih Punya Pengaruh di Pilkada Surabaya, Ini Alasannya

Risma belum mengambil langkah meski tetap berperan dalam menentukan usulan rekomendasi untuk kontestasi tingkat kota.


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

13 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Saat Risma Sebut Bansos Kemensos dalam Bentuk Uang Tunai Bukan Barang di Sidang Sengketa Pilpres MK

14 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Saat Risma Sebut Bansos Kemensos dalam Bentuk Uang Tunai Bukan Barang di Sidang Sengketa Pilpres MK

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Menteri Sosial Tri Rismaharini sebut bansos diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan barang.


3 Kata Risma di Sidang Sengketa Pilpres: Tak Usul BLT El Nino hingga Tak Salurkan Bansos Beras

14 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
3 Kata Risma di Sidang Sengketa Pilpres: Tak Usul BLT El Nino hingga Tak Salurkan Bansos Beras

Risma mengungkapkan alasan bantuan beras tak lagi disalurkan kementeriannya di sidang sengketa Pilpres 2024 kemarin.