Bamsoet Terima Dukungan DPD II Golkar Wilayah Aceh, Sulteng, NTT

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Koordinator Bidang Pratama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bambang Soesatyo alias  Bamsoet kembali menerima dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar di musyawarah nasional mendatang. Dukungan berasal dari delapan DPD tingkat II dari Aceh dan sejumlah DPD dari Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

    "Hari ini saya menerima dukungan teman-teman dari Aceh, lalu ada yang dari NTT dan juga Sulteng," kata Bamsoet di kantornya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

    Baca Juga: Nurdin Halid Bantah Yorrys Soal DPD Golkar Sulsel Dukung Bamsoet

    Bamsoet sebelumnya juga menerima dukungan dari sejumlah DPD tingkat II, di antaranya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini akan menjadi penantang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di munas partai berlambang pohon beringin itu.

    Menurut Bamsoet, DPD II yang mengunjunginya  mengeluhkan sistem pengangkatan pelaksana tugas (Plt) yang banyak terjadi di era Airlangga. Ada pula yang mengeluhkan bahwa pimpinan daerah tak memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan.

    "Ada yang mau jadi pimpinan DPRD tingkat II itu harus dari pusat. Nanti ke depan enggak boleh lagi. Urusan daerah, pusat tidak boleh terlalu dalam," ucapnya. Bamsoet mengklaim jika terpilih menjadi ketua umum Golkar, dia ingin menerapkan sistem kepemimpinan yang berjenjang.

    Bamsoet juga menjelaskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Golkar mengatur bahwa Plt tak boleh lebih dari waktu enam bulan. Plt juga tak bisa mengambil keputusan strategis, semisal menunjuk Plt di bawahnya.

    Simak Juga: Ketua DPD Cirebon Dicopot, Bamsoet: Saya Tak Rela Ia Jadi Korban

    Selain itu, kata Bamsoet, Plt tak memiliki hak suara di dalam munas. Dia pun mengingatkan agar daerah-daerah yang masih dipimpin Plt segera menggelar musyawarah daerah. "Agar memiliki kekuatan suara sesuai AD/ART dan definitif menjadi Ketua DPD I," ucapnya.

    Saat ini ada sembilan Plt DPD I Golkar, di antaranya DPD Golkar Aceh yang dijabat Ahmad Doli Kurnia, DPD Golkar DKI Jakarta dijabat Rizal Mallarangeng, DPD Golkar Jawa Timur dijabat Zainuddin Amali, dan DPD Golkar Bali dijabat Gde Sumarjaya Linggih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.