Komnas Perempuan Kritik Poligami, Berikut 5 Pasal Rancang Qanun

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat memberikan tanda tangan dukungan pada aksi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. Sejak 2014 Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Masyarakat memberikan tanda tangan dukungan pada aksi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. Sejak 2014 Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Pasal 49
    Ayat (1)
    Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat: a. adanya persetujuan istri atau istri-istri; dan b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

    Ayat (2)
    Persetujuan istri atau istri-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

    Ayat (3)
    Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.

    Ayat (4)
    Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

    Pasal 50
    Ayat (1)
    Dalam hal istri atau istri-istri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang sudah mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

    Ayat (2)
    Tata cara mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.