Setuju Amnesti Baiq Nuril, Menkumham Akan Susun Argumen Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril didampingi anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, memberikan keterangan kepada awak media saat tiba di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril didampingi anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, memberikan keterangan kepada awak media saat tiba di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan amnesti adalah langkah yang paling mungkin dilakukan untuk membebaskan Baiq Nuril.

    Baca: Jika Beri Amnesti Baiq Nuril, Jokowi Tak Perlu Pertimbangan MA

    "Dari pilihan yang ada, amnesti adalah langkah yang paling mungkin dilakukan," kata Yasonna setelah berdiskusi dengan kuasa hukum Baiq Nuril, Widodo, Joko Jumadi dan anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka di kantornya pada Senin, 8 Juli 2019.

    Yasonna mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai kepala negara mempunyai hak prerogatif untuk memberikan amnesti. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM akan menyusun pendapat hukum untuk diajukan kepada Presiden tentang amnesti. "Kami akan mempersiapkan argumentasi yuridisnya mengenai hal ini," kata Yasonna.

    Menurut Yasonna, ia ingin penyusunan argumentasi yuridis disiapkan dengan baik sebelum disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, kata dia, kementerian akan mengadakan Forum Group Discussion yang terdiri dari pakar-pakar hukum. "Prosesnya nanti kita berikan pertimbangan hukum segera. Harus malam ini," kata Yasonna.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti atau pengampunan. Mahkamah Agung sebelumnya menolak peninjauan kembali yang diajukan Baiq Nuril dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    "Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.

    Presiden mengatakan bila ada permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril maka ia akan membicarakannya lebih dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Baca: Komisi I DPR: UU ITE yang Jerat Baiq Nuril Punya Titik Lemah

    "Saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah diputuskan mahkamah, karena itu pada domain wilayahnya yudikatif. Ya nanti kalau sudah masuk ke saya, jadi kewenangan saya," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.