Burhanuddin Muhtadi: Koalisi Jokowi Jangan Gemuk, Banyak Lemak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyapa warga setelah mengunjungi kawasan wisata Bunaken di Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019. ANTARA

    Presiden Jokowi menyapa warga setelah mengunjungi kawasan wisata Bunaken di Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat koalisi Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin tak boleh gemuk. Dia berpendapat koalisi yang terlalu gemuk malah tidak sehat.

    Baca: Jokowi Bertemu Bintang Hip Hop Rich Brian di Istana Bogor

    "Nanti jadi obesitas. Ibarat orang, kalau terlalu gemuk bisa jadi kurang lincah bergerak. Banyak lemak jahat yang membuat disiplin koalisi melemah," kata Burhanuddin usai acara diskusi di bilangan Kuningan, Ahad, 7 Juli 2019.

    Ketika disiplin koalisi melemah, kata dia, maka yang terjadi adalah presiden gagal mengatur koalisi. Hal itu, ujar Burhanuddin, persis seperti dialami SBY di jilid kedua pemerintannya. "Terlalu banyak partai yang masuk, total 74 persen. Tetapi disiplin koalisi melemah, karena terlalu banyak kolesterol politik. Kekuasaan Pak SBY digoyang kasus Century oleh koalisinya sendiri," ujar dia.

    Jika Gerindra, Demokrat, dan PAN ditarik Jokowi ke dalam pemerintahan, ujar Burhanuddin, bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi. "Karena narasi dari awal mereka sudah berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Fisiknya ada di koalisi, hatinya ada di oposisi," ujar Burhanuddin.

    Baca: Pembangunan Tol Manado - Bitung Ditargetkan Rampung April 2020

    Wacana kubu Jokowi bakal menarik partai pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 memang menguat belakangan ini. Kubu Presiden terpilih disebut-sebut telah mendekati Demokrat dan PAN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.