Gelar MBA Bambang Soesatyo Dipersoalkan Politikus Golkar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima dukungan dari DPD Provinsi Kalimantan Selatan, di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Sabtu 29 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima dukungan dari DPD Provinsi Kalimantan Selatan, di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Sabtu 29 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Usulan pembentukan kementerian kebahagiaan dan toleransi yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo berujung pada perdebatan soal gelar Master of Business Administration (MBA) milik Bambang yang diperoleh dari kampus IM Newport Indonesia.

    Baca: Bambang Soesatyo: Pengurus DPD Pendukungnya Kerap Diancam Dicopot

    Awalnya, gelar pria yang biasa disapa Bamsoet itu dipersoalkan oleh kader muda Partai Golkar Jakarta, Agus Harta, pasca-Bamsoet mengusulkan ide pembentukan 
    kementerian kebahagiaan. Agus mengaku sudah menelusuri dimana IM Newport Indonesia, namun tidak ada website resminya. Agus mencurigai gelar MBA Bamsoet bodong atau tidak jelas.

    Atas tudingan itu, Bamsoet mempersilakan alumni IMNI menempuh langkah hukum. "Karena ada statement itu, saya persilakan pada kawan-kawan alumni IMNI untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap orang yang menista institusi kami," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 5 Juli 2019.

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng mengaku heran dengan langkah Bamsoet yang mempersilakan alumni IMNI melaporkan pihak yang menuding ijazah S-2 nya dari kampus tersebut palsu.

    "Masa kader seperti itu mau dilaporkan ke polisi? Kalau tidak setuju dengan kritik Agus, Pak Bamsoet jelaskan saja dengan baik. Soal gelar MBA Pak Bamsoet, ya dibuktikan saja. Tidak usah pakai lapor polisi," kata Rizal dalam keterangannya pada Sabtu, 6 Juli 2019.

    Baca: Bamsoet: Dewan Pembina Golkar Ingin Ada Evaluasi Menyeluruh

    "Setahu saya universitas yang disebut Agus Harta memang bodong. Kalau di Texas Amerika Serikat, dibilang ilegal, ijazahnya tidak boleh dipakai melamar pekerjaan apapun," lanjut Rizal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.