Meutya Hafid Klaim Mayoritas DPD Golkar Ingin Munas Desember

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meutya Hafid. TEMPO/Nickmatulhuda

    Meutya Hafid. TEMPO/Nickmatulhuda

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bappilu Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, mengklaim mayoritas Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II Partai Golkar menginginkan musyawarah nasional partai tetap berlangsung Desember mendatang. Dia mengatakan para pimpinan daerah tersebut mendatangi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan menyampaikan keinginan mereka.

    Baca: Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pencopotan Ketua DPD Golkar Cirebon

    "Pada prinsipnya komunikasi dengan DPD-DPD satu dan dua sebagian besar masih mengharapkan munas tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu Desember," kata Meutya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2019.

    Meutya mengatakan Golkar akan menggelar pleno dan rapat pimpinan nasional untuk membahas persiapan munas. Namun dia tak memastikan kapan pleno dan rapimnas itu akan dilangsungkan. Di aturan partai beringin, jika pleno DPP menyepakati munas maka hasil itu akan dibawa ke rapat pimpinan nasional yang anggotanya ketua DPD seluruh Indonesia terlebih dulu. Apabila setidaknya dua pertiga DPD setuju maka munas akan digelar.

    Meutya juga mengomentari dukungan sejumlah DPD II kepada Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar Bambang Soesatyo. Menurut Meutya hanya sebagian saja DPD II yang mendukung Bamsoet, sedangkan mayoritas mendukung agar munas tetap digelar Desember.

    Kubu pendukung Bambang Soesatyo, Wakil Koordinator Pratama DPP Golkar yang berniat maju sebagai calon ketua umum, mendorong agar DPP segera menggelar pleno. Kubu Bamsoet juga mendesak munas dilakukan sebelum Desember.

    "Mungkin Pak Airlangga tak sampaikan tapi banyak DPD dua yang juga datang ke beliau, hanya tentu ini kan tidak perlu dipublikasikan, ini internal partai saja. Kalau ada yang senang mempublikasikan, ya silakan tapi saya rasa gaya Pak Airlangga tak seperti itu," ujarnya.

    Baca: DPP Golkar Bantah Copot Ketua DPD Cirebon Karena Dukung Bamsoet

    Sebelumnya, sejumlah DPD II Golkar mendatangi Bamsoet untuk menyampaikan dukungan. Mereka di antaranya berasal dari Kepulauan Riau, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Jawa Tengah, dan sebagainya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.