TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengklaim tak ada alasan khusus PKB meminta jatah menteri untuk partainya dibedakan dengan Nahdlatul Ulama. Namun dia mengatakan PKB dan NU adalah dua hal berbeda.
Baca: Politikus PKB Minta Jatah Menteri Buat NU dan Partainya Dibedakan
"Enggak ada maksud apa-apa karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU, tapi kan PKB bukan NU. Tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2019.
Daniel menilai wajar saja jika NU meminta porsi menteri di periode pemerintahan Jokowi yang akan datang. Dia mengakui NU telah ikut bekerja keras untuk memenangkan calon presiden inkumben itu. Kendati basis massa PKB juga kaum nahdliyin, kata dia, PKB dan NU memiliki cara kerja berbeda.
"Persoalan ada aspirasi bahwa NU juga bisa diberikan kepercayaan duduk dalam kabinet saya rasa wajar saja, karena NU kan juga memang bagian yang sangat bekerja keras," kata Daniel.
Permintaan pembedaan jatah menteri dengan NU ini sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. "Saya kira beda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda," ujar Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 5 Juli 2019.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) blak-blakan meminta jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi - Ma'ruf. Sebab, ujar dia, tidak ada dukungan politik yang gratis atas kontribusi tokoh dan warga NU dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA
