TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyampaikan pentingnya rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: JK Anggap Pertemuan Jokowi - Prabowo Tinggal Masalah Waktu
JK berkisah saat bertemu Prabowo bulan lalu, pertanyaan pertama yang ia ajukan adalah apa tujuannya bagi negeri. "Dia bilang 'oh tujuannya adalah memajukan bangsa ini, ekonominya, sosialnya secara adil.' Kalau begitu kita jabat tangan, karena itu tujuan kita semua," kata JK saat menghadiri undangan silaturahmi yang diadakan oleh Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI), di Westin Hotel, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2019.
JK mengatakan bila memang memiliki punya tujuan yang sama, maka rekonsiliasi bukan hal mustahil. Yang jadi persoalan, kata JK, bila tujuan tidak dicapai, maka kita akan alami perbedaan dan persatuan menjadi renggang.
"Karena itulah salah satu inti pokok adalah mencari tujuan kebangsaan baru kita akan mencapai persatuan," kata JK.
Acara yang digelar ICMI itu mengambil tema “Rekonsiliasi untuk Bangsa”. Tema ini diangkat sesuai dengan situasi Indonesia saat ini, yang baru saja selesai mengadakan Pemilihan Umum 2019. Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang di Pemilihan Presiden 2019.
Rekonsiliasi sendiri diharapkan mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang terbelah selama pemilu. ICMI menyerukan kedua kubu yang bertarung di Pilpres untuk segera rekonsiliasi. Begitu pula dengan tim sukses dan pendukung dari masing-masing kubu.
Ketua ICMI Jimly Ashidiqqie, mengatakan mereka juga menyerukan untuk semangat kerukunan dan rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Sehingga para pemimpin yang sudah dipercayakan rakyat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun kedepan, betul-betul amanah dalam mengemban tugasnya.
Baca juga: Partai Pendukung Dominasi Parlemen, JK Nilai Posisi Jokowi Aman
"Mari kita berpikir jangka panjang untuk negeri," kata Jimly.
Selain JK, yang juga sekaligus menjabat Ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat, hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva.
