Polri Identifikasi 10 Orang Provokator Kerusuhan 21-22 Mei

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. ANTARA

    Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri mengklaim telah mengidentifikasi 10 orang yang menjadi komandan lapangan sebagai provokator massa agar melakukan kerusuhan 21-22 Mei 2019.

    Baca juga: Setara Sebut 2 Kemungkinan Dalang Kerusuhan 22 Mei

    Ke-10 orang itu berinsial DW, AA, F, R, MY, AH, YN, IG, FA, dan YN. Namun untuk YN saat ini statusnya adalah buron. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Polri telah memasukan YN ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    "YN patut diduga sebagai komando perusuh di lapangan dengan narasi yang diucapkan bakar, lempar, perang," kata Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2019.

    Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang hasil rekapitulasi Pilpres 2019. Saat itu, massa yang tak terima dengan hasil KPU, berunjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Dedi menjelaskan bahwa unjuk rasa 21-22 Mei memang dibagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama adalah unjuk rasa damai yang dimulai dari pagi sampai pelaksanaan Salat Magrib, buka puasa, hingga Salat Tarawih.

    Baca juga: Polisi Duga Partai - Relawan Prabowo Terlibat Kerusuhan 22 Mei

    "Hasil komunikasi dengan koordinator lapangan, masih sangat baik. Tapi di segmen kedua, kelompok perusuh sudah menyiapkan diri," kata Dedi.

    Selain telah mengidentifikasi 10 orang provokator massa, polisi juga menduga ada delapan kelompok yang merancang kerusuhan 21-22 Mei tersebut.

    "Ada delapan, kelompok itu masih akan terus didalami oleh penyidik," kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.