Rizieq Shihab Syarat Rekonsiliasi, Moeldoko: Jangan Pragmatis

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam konferensi pers terkait situasi kemanan pascarekapitulasi hasil pemilu di Gedung Bina Graha, Jakarta, 22 Mei 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam konferensi pers terkait situasi kemanan pascarekapitulasi hasil pemilu di Gedung Bina Graha, Jakarta, 22 Mei 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan narasi rekonsiliasi antara dua kubu yang berseteru di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 harus demi kepentingan bangsa. Rekonsiliasi, kata dia, jangan didasari demi kepentingan satu kelompok seperti membebaskan para pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang terjerat masalah hukum atau memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    Baca: Moeldoko: Presiden Jokowi Belum Susun Nama Menteri untuk Kabinet

    "Kita harus berpikir lebih panjang, kita tidak boleh terjebak dalam pemikiran pragmatis, nanti menjadi mengganggu sistem negara ini," kata Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.

    Mantan panglima TNI merasa sejatinya rekonsiliasi antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah terbangun. Pendukung keduanya di akar rumput juga telah memperbaiki hubungannya pascapemilihan presiden. "Menurut saya, hal yang sudah normal sebenarnya jadi tidak terlalu penting lah itu dibicarakan lagi," ucapnya.

    Ia menuturkan kalau pun Jokowi dan Prabowo didesak untuk bertemu, hal itu hanya masalah waktu. Pasalnya kondisi di Indonesia sudah berjalan normal selepas Pilpres. "Kalau semua sudah berjalan normal saya pikir juga bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas lah," ujarnya.

    Sebelumnya, di tengah gencarnya desakan rekonsiliasi, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi bukan dalam rangka bagi-bagi kursi. Pihaknya ingin meredakan tensi politik dan membantu para pendukung Prabowo yang berkasus.

    "Jangan menstigma silaturahim Pak Prabowo itu bagi-bagi kursi. Coba pikirkan juga bagaimana para pendukung yang masih punya banyak masalah. Ada yang ditahan, ada yang masih terima surat panggilan polisi, lalu ulama yang ada masalah gara-gara pilihan pemilu," kata Andre kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2019.

    Sementara itu, juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak berpendapat kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air semestinya menjadi bagian dari rekonsiliasi politik tersebut.

    Baca: Upaya Rekonsiliasi, Tiga Jenderal Jokowi Diutus Dekati Prabowo

    "Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Riziew kembali ke Indonesia," kata Dahnil melalui akun Twitternya, @Dahnilanzar pada Kamis, 4 Juli 2019. Dahnil mempersilakan cuitannya dikutip


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.