Kubu Gerindra akan Dapat Kursi? Fahri Hamzah: Enggak Ada Gunanya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat hadir menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat hadir menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mencibir isu-isu politik transaksional di balik wacana rekonsiliasi kubu Jokowi-Prabowo. Menurut Fahri, sepatutnya pihak yang kalah tetap berada di oposisi dan pihak yang menang fokus menjalankan pemerintahan dengan baik. "Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif, enggak usah mikirin DPR,” ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019.

    Presiden Jokowi, ujar Fahri, tidak sepatutnya menarik partai berkas anggota koalisi Prabowo bergabung, pascapemilihan presiden 2019. Menurut dia, tujuan Jokowi menarik pihak lawan hanya semata untuk membungkam suara di DPR. “Enggak usah berpikiran bisa membuat DPR itu suruh diem gitu, dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri, enggak usah, itu salah konsepsi."

    Baca juga: Fahri Hamzah Kritik Penggunaan Pasal Makar

    Begitupun dengan bekas kubu Prabowo, ujar Fahri, sepatutnya tetap berada di barisan oposisi. "Ya mohon maaf, misalnya dapat satu menteri, akhirnya jadi mingkem semua di DPR.”

    Ia mempertanyakan kepentingan Gerindra bergabung dengan kubu pemerintah. “Emang Gerindra mau dapat menteri apa sih? Lalu jadi hebat? Kan enggak ada gunanya, gitu lho," ujar Fahri.

    Baca juga: Ketua DPR Menggoda Jokowi dan Fahri Hamzah di Acara Buka Bersama

    Dengan koalisi gemuk Jokowi saat ini, ujar Fahri Hamzah, seharusnya tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Jika ingin menambah koalisi, bekas politikus PKS itu menyarankan agar Pemerintah berkoalisi dengan dengan rakyat. “Presiden juga tidak bisa dijatuhkan oleh proses politik, kecuali kalau dia melanggar hukum."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.