TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa Dewan Pembina Partai Golkar yang di bawah Aburizal Bakrie meminta musyawarah nasional partai dilaksanakan Desember 2019.
Baca: Manuver Bakal Caketum Golkar Galang Dukungan DPD Menuai Kritik
"Poin penting dari Wanbin (Dewan Pembina) adalah perlunya DPP Partai Golkar melakukan evaluasi menyeluruh dan menyelenggarakan segera rapat pleno untuk segera menentukan jadwal rapimnas,“ kata Bamsoet, sapaan Bambang, melalui pesan singkat, Kamis, 4 Juli 2019. Sebelumnya, Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan Dewan Pembina meminta munas partai digelar Desember 2019.
Ibnu Munzir mengklaim mendapat pesan dari Dewan Pembina Partai Golkar agar musyawarah nasional tetap digelar pada Desember mendatang. Ibnu mengatakan hal itu tertuang dalam surat dari Dewan Pembina yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Hafiz Zawawi.
"Bahasanya Dewan Pembina melaksanakan munas sesuai hasil keputusan munaslub lalu, di akhir 2019. Dia cuma mengutip hasil rekomendasi munaslub kemarin," kata Ibnu kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2019.
Dari salinan surat yang diperoleh Tempo, surat bertajuk "Arahan, Petunjuk, Pertimbangan, Saran, dan Nasihat Dewan Pembina Partai Golkar" itu bertanggal 25 Juni 2019. Surat ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Perihal jadwal munas disinggung dalam poin ketiga surat tersebut. Dewan Pembina menyarankan DPP Partai Golkar agar segera menggelar rapat pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional.
"Dalam rangka konsolidasi PG pascapemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal munas pada akhir 2019 yang akan datang," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Ada lima poin lainnya yang disinggung dalam surat tersebut. Pertama soal hasil pemilihan legislatif Partai Golkar. Dewan Pembina mengakui perolehan suara dan kursi Golkar di pileg 2019 mesti disyukuri di tengah situasi sulit dan kurang menggembirakan.
Meski begitu, Aburizal cs meminta partai tetap melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap hasil perolehan kursi partai di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Perolehan kursi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 85 kursi, jauh dari target awal 110 kursi dan menurun dari perolehan pileg 2014 sebanyak 91 kursi.
Kedua, Dewan Pembina berpendapat evaluasi hasil Pemilu 2019 ini tak perlu dibicarakan di depan publik, agar tak menjadi polemik terbuka antarkader atau unsur Golkar lainnya yang malah bisa merugikan partai. Dewan Pembina menyebut evaluasi itu bagian dari pertanggungjawaban dan laporan kinerja DPP yang akan dinilai di munas nanti.
Poin keempat, Dewan Pembina menyebut munas adalah momentum untuk mengembalikan jati diri Golkar yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, solid, moderat, mengakar, responsif, majemuk dan egaliter. "Munas 2019 hendaknya merupakan titik awal bagi kemandirian dan kejayaan Partai Golkar," kata Aburizal cs.
Poin selanjutnya menyinggung tentang kontestasi internal untuk kursi ketua umum. Sejauh ini ada dua kandidat kuat calon ketua umum Golkar, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Kubu Bamsoet menginginkan munas dilakukan sebelum Desember demi konsolidasi sebelum pembentukan kabinet di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Dewan Pembina, munas harus bersifat terbuka bagi setiap kader yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju sebagai caketum agar terjadi persaingan sehat dan terbuka. Dewan Pembina mengharapkan munas 2019 ini menjadi ajang kontestasi ide dan gagasan demi mengembalikan kejayaan Golkar.
Poin terakhir, Dewan Pembina berpesan agar sikap politik Golkar di dalam pemerintahan tetap disesuaikan dengan Anggaran Dasar partai. Aburizal cs meminta Golkar tak segan mengkritik pemerintah kendati berada di barisan pendukung pasangan calon terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Bamsoet Umumkan Maju Caketum Golkar Setelah Sowan Senior Partai
"PG hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat," kata Aburizal cs dalam suratnya.
