TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganggap pembentukan Tentara Papua Barat merupakan kegiatan separatis. Pengumuman terhadap pembentukan kelompok itu akan dihadapi dengan operasi penindakan hukum.
Baca juga: Sempat Diserang, Polri Kawal Ketat Penghitungan Suara di Papua
"Kami akan melakukan operasi penegakan hukum atau gakum di sana," kata Hadi di Boyolali, Kamis 4 Juli 2019. Sebab, TNI menganggap peristiwa itu sebagai sebuah kegiatan separatisme.
Upaya penegakan hukum itu menurutnya akan dilakukan bersama kepolisian. Nanti leading sector-nya Polri, TNI akan membantu," katanya.
Tiga kelompok separatis bersenjata di Papua mengumumkan bahwa mereka telah membentuk Tentara West Papua (West Papuan Army), sementara para aktivis pendukung kemerdekaan menyatakan sekarang mereka siap "mengambil-alih negara kami".
Baca juga: Kapolda Papua Sebut Ada 3 Kasus Menonjol Selama Pemilu
Tentara West Papua akan berada di bawah komando organisasi payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin Benny Wenda dari pengasingan. ULMWP selama ini menempuh cara-cara politik dan diplomatik untuk mencapai kemerdekaan Papua.