DPR Pesimistif RUU Perlindungan Data Pribadi Rampung Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ka-ki) Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra memimpin rapat bersama panitia kerja (panja) pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2018. Pada rapat ini DPR dan Pemerintah membahas definis Terorisme karena masih ada frasa yang menurut pansus sangat penting namun belum masuk dalam definisi terorisme yang telah dipresentasikan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    (ka-ki) Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra memimpin rapat bersama panitia kerja (panja) pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2018. Pada rapat ini DPR dan Pemerintah membahas definis Terorisme karena masih ada frasa yang menurut pansus sangat penting namun belum masuk dalam definisi terorisme yang telah dipresentasikan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Supiadin Aries Saputra pesimistis Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi bisa rampung di periode ini. Dia mengatakan waktu tiga bulan tak cukup bagi Dewan untuk membahas aturan tersebut tersebut.

    Baca: ICJR: Polisi Pantau Grup WhatsApp Bisa Terobos Ruang Pribadi

    "Saya enggak terlalu optimistis selesai tahun ini karena masa kerja kami tinggal tiga bulan," kata Politikus Partai NasDem ini saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.

    Supiadin menuturkan, RUU Perlindungan Data Pribadi itu saat ini masih dipegang pemerintah. Kendati sudah masuk program legislatif nasional atau prolegnas, DPR hingga sekarang belum bisa memulai pembahasan RUU inisiatif pemerintah itu lantaran belum ada Surat Presiden.

    Supiadin mengaku tak yakin RUU ini rampung lantaran pembahasan sebuah undang-undang biasanya memerlukan waktu lama. Usulan RUU Data Pribadi ini pun, kata dia, sebenarnya sudah sejak tiga tahun lalu.

    Kendati pemerintah segera menyerahkan Surat Presiden ke DPR, prosesnya masih amat panjang mulai pembentukan panitia kerja atau panitia khusus, pembahasan di internal panja atau pansus, pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari tiap fraksi, dan seterusnya.

    Jika tak rampung di periode ini, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi harus dimulai dari awal lagi di masa mendatang. Menurut politikus Partai Nasdem ini, DPR pada dasarnya sepakat ihwal pentingnya aturan perlindungan data pribadi.

    Dia menilai kebocoran data pribadi harus segera ditangani. Supiadin mencontohkan, salah satu bentuk kebocoran data pribadi ialah beredarnya nomor telepon seluler seseorang sehingga kerap mendapatkan berbagai pesan penawaran produk.

    Supiadin menilai kebocoran nomor telepon seluler amat berbahaya karena bisa mengarah ke kejahatan perbankan. Dia pun berpandangan sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi data pribadi warga negara.

    Baca: Kominfo Berharap RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan 2019

    "Karena kalau bocor dan data pribadi keluar, itu berbahaya karena bisa disalahgunakan misalnya pencurian data, pembobolan kartu kredit, pembobolan tabungan dan banyak sekali," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.