Jaksa Terjerat OTT KPK, Kejaksaan Agung Rotasi Pejabatnya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. Agus disangka menerima Rp 200 juta untuk meringankan tuntutan jaksa bagi terdakwa dalam kasus penipuan dan investasi senilai Rp 11 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. Agus disangka menerima Rp 200 juta untuk meringankan tuntutan jaksa bagi terdakwa dalam kasus penipuan dan investasi senilai Rp 11 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengganti para jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). “Kami mengharapkan adanya dukungan masyarakat dan juga ingin memulihkan kepercayaan publik,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Jan Samuel Maringka dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Rabu 3 Juli 2019.

    Mereka yang diganti adalah Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI, Agus Winoto yang diganti oleh Robertus Tacoy. Robertus sebelumya menjabat Asisten Intelijen Kejati DKI. Asisten Intelejen diisi oleh Teuku Rahman yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Adapun Kepala Kejaksaan Timur yang baru dijabat oleh Yudi Kristiana yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga.

    Baca juga: Kejaksaan Agung Janji Tindak Dua Jaksa yang Terjaring OTT KPK

    Kejaksaan Agung mencopot Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto dan Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Direktorat Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas yang terjaring OTT KPK.

    Menjaring melalui OTT, KPK mengaku belum menemukan bukti dugaan keterlibatan dua jaksa, Yadi, dan Yuniar dalam perkara suap penuntutan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. KPK menyerahkan penyelidikan dua jaksa itu itu kepada Kejaksaan Agung.

    Sebagai bentuk kerjasama dengan KPK, kata Jan, Yadi dan Yuniar, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan. Sejauh ini mereka telah menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku jaksa. “Benar terdapat indikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah oknum jaksa.” Kasus ini akan ditangani oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    Baca juga: OTT Jaksa, ICW Desak Jaksa Agung Mundur 

    KPK sebelumnya menangkap dua jaksa Kejati DKI Jakarta, Yadi dan Yuniar dalam operasi tangkap tangan pada Jumat pekan lalu 28 Juni 2019. Yadi ditangkap di Kejaksaan Tinggi DKI, dari dia disita uang sebesar Sin$ 8.100 yang belum dijelaskan sumbernya. KPK dan tim Kejaksaan menangkap Yuniar di Bandara Halim Perdanakusuma. Komisi antikorupsi menyita uang senilai Sin$ 20.874 dan US$ 700 dari Yuniar.

    Kasus ini bermula saat Sendy Perico melaporkan seseorang yang menipu dan melarikan uang investasinya sebesar Rp 11 miliar ke Kejaksaan. Setelah perkara masuk ke pengadilan dan sebelum tuntutan dibacakan, Sendy dan pengacaranya, Alvin Suherman menyiapkan uang untuk diserahkan kepada jaksa demi memperberat tuntutan pihak yang menipunya.

    Namun, di tengah proses persidangan Sendy dan pihak yang dituntutnya sepakat untuk berdamai. Karena itu, ia ingin agar terdakwa itu dihukum ringan. Nota perdamaian dan duit Rp 200 juta pun menjadi syarat untuk mengakali tuntutan jaksa. KPK menduga melalui Alvin, Sendy memberikan uang itu kepada Yadi Herdianto di pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Yadi kemudian diduga membawa uang itu ke Kejati DKI. "Uang diberikan kepada AGW (Agus) sebagai Aspidum, yang berwenang menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Sabtu, 29 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.