Aktivis Pertanyakan Dasar Perpres Jabatan Fungsional TNI di Sipil

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lokataru Haris Azhar mempertanyakan dasar kebutuhan disahkannya Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional Tentara Negara Indonesia (TNI). Menurut Haris tak ada urgensi militer menduduki jabatan sipil, karena masih banyak warga sipil yang mumpuni.

    Baca: Menpan RB Minta TNI Tak Dicurigai Ingin Masuk ke Jabatan Sipil

    “Memang ada kebutuhan apa sejumlah petinggi TNI harus menempati posisi sipil? Jelaskan coba,” ujar Haris saat dihubungi, Rabu 3 Juli 2019.

    Haris menilai peraturan presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Juni 2019 tersebut tidak pernah transparan membuka hasil kajian akademiknya. Padahal, kata dia, tak ada kebutuhan mendesak yang mendasari peraturan tersebut diterbitkan.

    Warga sipil, menurut Haris, masih banyak yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki sejumlah jabatan tersebut. Ia menilai kasus-kasus yang terjadi selama warga sipil menjabat, seperti korupsi, hanya kasuistis, dan tak berlaku bagi warga sipil lain. “Kalau ada kebijakan, ada kebutuhan, apa kebutuhannya? Apa memang ada masalah di tempat-tempat sipil?” ujarnya.

    Persoalan lainnya adalah soal ketenagakerjaan. Ini karena Perpres tersebut memungkinkan TNI menjabat di lebih dari sepuluh lembaga seperti diatur dalam Undang-undang 34 tahun 2004 Pasal 47 ayat (2). Menurut Haris, hal ini bisa mengurangi tempat karier bagi warga sipil.

    Ia juga menyoroti soal profesionalisme TNI saat menjabat posisi sipil. Menurutnya TNI profesional saat menjabat posisi di bidang yang menjadi keahliannya. Persepsi TNI lebih disiplin ketimbang sipil pun ia sebut sebagai anggapan yang keliru.

    Selanjutnya, Haris mengatakan TNI punya budaya kerja yang berbeda dengan sipil, yang akan mengubah tatanan sipil berbau militer. Hal ini menurutnya, akan mengikis ruang demokrasi, karena gaya militeristik tersebut.

    Baca: Istana Bantah Perpres 37 Tahun 2019 Kembalikan Dwifungsi TNI

    “Pengalamannya dia, kemampuannya dia, adalah pengalaman militer. Ya beda, gaya kerja birokratis profesional dengan gaya militer kan beda. Itu tidak ada ruang demokratis yang baik dalam tempat tersebut,” kata Haris.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.