TEMPO.CO, Bogor- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus menilai tidak adil jika menyebut kepemimpinan Airlangga Hartarto gagal. Airlangga, kata dia, telah bekerja keras memperbaiki citra Golkar yang sempat tercoreng imbas dualisme kepengurusan dan kasus hukum yang menimpa sejumlah petinggi partai.
Di awal kepemimpinan Airlangga, kata dia, elektabilitas Golkar berdasarkan sejumlah lembaga survei hanya 6 persen. Namun hasil pemilu 2019 menunjukkan mereka mampu meraup 12,31 persen atau naik 100 persen. “Sehingga adil dalam melihat yang disebut gagal atau berhasil," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 2 Juli 2019.
Baca juga: Eks Wasekjen Golkar Sebut Tudingan Rizal Malarangeng Tak Elok
Dalam lima tahun partai berlambang pohon beringin itu telah berkali-kali berganti ketua umum. Airlangga, sebagai ketua umum terakhir, hanya memiliki waktu 15 bulan untuk menyiapkan partai menyambut Pemilu 2019 sejak mulai menjabat pada Desember 2017.
Kepemimpinan Airlangga di Golkar belakangan menjadi sorotan. Sejumlah kader meminta segera diselenggarakan Musyawarah Nasional untuk mencari ketua umum yang baru. Sejumlah tokoh telah menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi pimpinan seperti Bambang Soesatyo dan Indra Bambang Utoyo.
Baca juga: Golkar Tangkap Sinyal Jokowi Ingin Airlangga Jadi Ketua Umum
Meski muncul desakan penyelenggaraan Munas, Lodewijk menegaskan jika DPP tidak akan melakukannya kecuali pada Desember atau tepat saat masa jabatan Airlangga berakhir. "Sebenarnya (desakan) dipercepat tentu harus dengan alasan. Tapi kami di DPP melihat tidak ada alasan yang urgent."
Lodewijk menjelaskan DPP Golkar tetap akan membuka pintu bagi seluruh kader yang ingin maju di pemilihan ketua umum. "Makin banyak (calon), makin bagus."
