Partai Pendukung Dominasi Parlemen, JK Nilai Posisi Jokowi Aman

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini komposisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo sudah cukup kuat. Kuatnya dukungan ini, kata JK, berbeda dengan saat periode awal ia bersama Jokowi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada 2014.

    "Sekarang koalisi yang mendukung Pak Jokowi sudah 60 persen. Artinya bahwa sudah cukup aman, pemerintah ini  di DPR sebenarnya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.

    Baca Juga: Undang Ma'ruf Amin ke Kantor, JK Ingin Jelaskan Tugas Wapres

    Pada 2014, ujar JK, koalisi partai pendukung pemerintah hanya sebesar 41 persen saja. Agar menjadi dominan, JK mengatakan saat itu ia dan Jokowi mendekati Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

    Sedangkan saat ini, kubu oposisi hanya dihuni oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Itu pun setelah pemilu usai, PAN dan Demokrat menunjukan sinyal mendekat ke pemerintah.

    JK menilai komposisi ini sudah cukup. "Pemerintah juga butuh kritik. Disamping oposisi juga, partai pemerintah juga kadang mengkritik juga pemerintah di DPR," kata JK.

    Simak Juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Belum Susun Nama Menteri untuk Kabinet

    Adapun mengenai wacana pemerintah mendatang akan merangkul Partai Gerindra, JK mengaku belum terlalu paham. Ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Jokowi - Ma'ruf Amin, yang merupakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

    "Saya tidak tahu. Itu kebijakan Pak  Jokowi sendiri. Itu urusannya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin nanti," kata JK yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah di Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.