JK: Isu Ekonomi dan Politik Masih Jadi PR Pemerintahan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan isu ekonomi dan politik masih jadi pekerjaan rumah, di sisa periode pemerintahan Jokowi - JK, yang tinggal 3,5 bulan. Ia ingin di sisa waktu itu, dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

    Baca juga: Jadi Wapres Terpilih, Ma'ruf Amin Ingin Minta Masukan JK

    "Khususnya masalah ekonomi juga banyak hal yang harus diselesaikan, baik sekarang maupun masa yang akan datang," ujar JK, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.

    Yang paling menonjol, kata JK, adalah neraca berjalan masih defisit. Defisit yang besar itu masih menghantui Indonesia, terutama akibat defisit migas. Selain itu, PR untuk mendongkrak investasi dan ekspor juga harus terus diselesaikan.

    "Semua juga pekerjaan yang tidak mudah di kondisi ekonomi dunia seperti ini, kurangi defisit," kata JK.

    Selain problem ekonomi, JK juga menyebut sektor politik juga harus diperhatikan. Apalagi pasca Pemilihan Umum 2019, masyarakat masih terbelah dan situasi memanas. "Bagaimana suatu politik juga yang damai dan baik di lingkungan kita semua," kata JK.

    Baca juga: Jatah Menteri NU, Ma'ruf: Jokowi Pasti Minta Pertimbangan Saya

    Periode pemerintahan Joko Widodo dengan JK akan berakhir pada Oktober 2019. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia, namun kali ini ia didampingi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.