Ridwan Kamil Paparkan Program Jabar ke Lemhannas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  memberi arahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 59 Tahun 2019 Lemhannas RI, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 1 Juli 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi arahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 59 Tahun 2019 Lemhannas RI, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 1 Juli 2019.

    INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memberikan arahan kepada peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan LIX Tahun 2019 Lemhannas RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 1 Juni 2019.

    Sejumlah program dan inovasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dia paparkan. Begitu juga permasalahan yang dihadapi Pemprov Jawa Barat dan cara menyelesaikannya.

    Menurut Emil, sapaan akrab Gubernur, ketimpangan ekonomi, misalnya, diselesaikan dengan sejumlah program yang fokus pada pembangunan desa, seperti One Village One Company (OVOC) dan Desa Digital, serta program strategis di sektor pariwisata.

    Nantinya, program dan inovasi yang dipaparkan tersebut, akan menjadi bahan bagi peserta SSDN Lemhannas RI dalam menyusun rekomendasi untuk Presiden RI. “Problematika Jawa Barat, seperti urusan fiskal, dibantu oleh Lemhannas untuk lobi pemerintah bahwa fiskal berdasarkan populasi daerah (karena saat ini masih berdasarkan jumlah daerah),” kata Emil.

    Ia juga memaparkan kondisi ekonomi sampai politik. Menurut Emil, para peserta SSDN Lemhannas RI tertarik dengan isu sosial dan politik di Jawa Barat serta bagaimana cara menyelesaikannya. “Kedua, menceritakan isu-isu, mereka lebih tertarik dengan isu sosial politik. Ini menandakan dalam sisi politik, Jawa Barat menjadi perbincangan. Tiap lima tahun ganti partai pemenangnya, kemudian juga isu politik identitas,” katanya.

    “Tugas saya menihilkan hal-hal negatif dan memaksimalkan hal-hal positif. Hal-hal positif kebanyakan datang dari ekonomi dan pariwisata,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.