UUD NRI Tahun 1945 Tak Kenal Istilah Oposisi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Fraksi PKS MPR RI Mardani Ali Sera dan pakar hukum tata negara Prof. Juanda saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar.di press room, wartawan parlemen pada Senin 1 Juli 2019.

    Anggota Fraksi PKS MPR RI Mardani Ali Sera dan pakar hukum tata negara Prof. Juanda saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar.di press room, wartawan parlemen pada Senin 1 Juli 2019.

    INFO NASIONAL — Anggota Fraksi PKS MPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan keputusan partainya untuk menjadi oposisi atau tidak, merupakan kewenangan Majelis Syuro. Oleh karena itu, Mardani tidak berani mendahului, sikap partai untuk mendukung atau menjadi kekuatan peyeimbang bagi pemerintah.

    Hal yang pasti, berdasarkan masukan para kader, pendukung, dan masyarakat, sebagian besar mengharap, kami bisa istikamah menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Melaksanakan fungsi check and balance, sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif.

    “Oposisi itu pilihan sikap yang mulia. Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas, maka bisa efektif. Lihatlah kisah cicak versus buaya, siapa menyangka cicak akan menang. Tetapi, karena rakyat mendukung, maka hasilnya bisa lain," kata Mardani menambahkan.

    Pernyataan itu disampaikan Mardani Ali Sera, saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar yang berlangsung di press room, wartawan parlemen pada Senin, 1 Juli 2019. Selain Mardani, dialog yang mengetengahkan tema "Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi" juga menghadirkan narasumber Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda.

    Menurut Mardani, dalam berpolitik para elit perlu menjaga etika dan rasionalitas. Tanpa etika dan rasionalitas, demokrasi akan terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, Mardani tetap berharap pascapemilu, Prabowo bisa bertemu dengan Joko Widodo, sekaligus menyatakan akan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.

    “Kalau semua partai mendapat jatah kursi, ini namanya akuisisi, bukan rekonsiliasi. Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi, dan itu akan melahirkan neo orde baru”, kata Mardani.

    Pendapat serupa disampaikan pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda. Menurutnya, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah oposisi. Yang ada adalah fungsi oposisi, sebagai kelompok penyeimbang pemerintah dan itu dilakukan oleh partai di luar penguasa, beserta civil society.

    “Ada gejala, kelompok penyeimbang ini akan semakin kecil setelah beberapa partai Koalisi Adil Makmur menyeberang. Kondisi seperti ini sebenarnya patut disayangkan karena kekuasaan yang menumpuk dalam satu tangan namanya tirani,” ujar Prof. Juanda.

    Kalau benar kelompok penyeimbang, itu hanya dilakukan PKS dan Gerindra, atau sebesar 22 persen, menurut Juanda akan kurang efektif. Karena jumlah kelompok pendukung pemerintah sangat besar mencapai 78 persen. Karena itu, Juanda berhadap partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi tetap pada posisinya, sebagai penyeimbang pemerintah.

    “Ini memperlihatkan kondisi demokrasi yang tidak sehat, sekaligus menunjukkan bahwa elit politik belum menunjukkan sikap konsisten dalam mengambil pilihan politik. Padahal, kalau partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur eksis seperti dukungannya pada pemilu, hal itu akan menyehatkan demokrasi kita. Tetapi, kalau oposisi itu hanya diisi oleh PKS, itu akan menjadi modal sosial yang besar bagi PKS pada pemilu 2024,” kata Juanda. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.