Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPR Minta Semua Kalangan Akhiri Polarisasi Akibat Pilpres

Reporter

image-gnews
 Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa. (Dok. DPR RI)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa. (Dok. DPR RI)
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua komunitas dan seluruh elemen bangsa bersama-sama mengakhiri polarisasi yang terjadi masyarakat akibat pemilihan presiden 2019. "2019 sudah selesai. Harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara harus segera dipulihkan," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. Ia meminta agar semua pihak membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadikan Indonesia negara kuat

Bambang mengatakan, selama proses Pemilu 2019 masyarakat Indonesia memiliki pilihan politik berbeda yang berdampak terjadinya polarisasi di masyarakat. "Dari kampret versus cebong menjadi 01 versus 02.” Rivalitas itu, kata dia, tidak sehat dan juga tidak produktif. “Fakta tentang polarisasi masyarakat ini harus disikapi dengan bijaksana dan bersungguh-sungguh."

Baca juga: Bambang Soesatyo Ingin Minta Restu Airlangga Hartarto

Polarisasi masyarakat yang secara perlahan-lahan membelah masyarakat ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. "Polarisasi itu akan berdampak pada melemahnya ketahanan nasional.” Pemerintah, DPR, dan semua institusi negara bersama organisasi besar di bidang keagamaan telah menunjukan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap masalah polarisasi ini.

Berbagai pendekatan harus terus diupayakan untuk mengakhiri polarisasi. Namun, tanpa kesadaran, kemauan, dan peran serta masyarakat, kata dia, maka semua upaya pendekatan akan sia-sia. "Faktor penentu ada pada kemauan serta niat baik dan tulus dari semua komunitas di negara ini."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bambang mengatakan setelah semua proses Pemilu 2019 berakhir, seharusnya tidak ada lagi rivalitas politik antarkomunitas. “Biarlah panggung rivalitas politik itu diisi dan dilakoni para politisi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi konstituennya masing-masing."

Baca juga: Bambang Soesatyo Anggap Puan Berpengalaman untuk Jadi Ketua DPR

Politikus Partai Golkar ini mengatakan patut untuk diingat dan digarisbawahi oleh semua komunitas bahwa bagi politisi, tidak ada rivalitas abadi, tidak ada pula musuh abadi, dan tidak ada teman atau anggota koalisi yang abadi. "Satu-satunya yang abadi dalam politik adalah kepentingan."

Menurut dia, kalau sudah bicara tentang kepentingan, selalu muncul pertanyaan siapa mendapat apa dan siapa yang harus lebih didahulukan. "Jelas tidak ada alasan sedikit pun bagi semua elemen akar rumput masyarakat Indonesia mempertahankan atau merawat polarisasi sekarang ini," kata Ketua DPR itu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

IM57+ Institute telah memperingatkan sejak awal mengenai kejanggalan pada penanganan kasus Bupati Sidoarjo karena berpotensi dipolitisasi.


Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

3 jam lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

Masyarakat sipil mendesak pelaksanaan Pengadilan Rakyat untuk mengungkap praktik tak lazim yang terjadi dalam pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024


Bamsoet Dorong Depinas SOKSI Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi

1 hari lalu

Bamsoet Dorong Depinas SOKSI Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, SOKSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum (non aktif) Ahmadi Noor Supit siap melakukan revitalisasi dan redinamisasi dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang semakin berat.


Parpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo merangkul Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Parpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024

Pengamat meyakini Prabowo bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati.


Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

1 hari lalu

Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]
Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

2 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM

3 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM

Sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan wujud kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.


Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sikap PDIP ke Jokowi tidak bakal melunak imbas persaingan di Pilpres 2024.


Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

4 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Menurut jaksa KPK, Setya diduga nenerima uang sebesar US $ 7,3 juta dari proyek tersebut. ANTARA
Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?


Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

4 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Saksi yang dihadirkan dalam sidang ini didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA
Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.