Terpilih Jadi DPD, Jimly Asshiddiqie Ingin Hidupkan Lagi GBHN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana

    Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menilai posisi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD saat ini dipandang sebagai posisi yang kurang bergengsi.

    Baca juga: Jimly: Ada Optimisme Rekonsiliasi Calon Presiden Pascapilpres

    Calon anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum 2019 dari DKI Jakarta itu mengungkapkan penyebab kurang bergengsinya DPD karena perannya kurang dioptimalkan.

    "Sekarang kurang bergengsi, karena (dinilai) kurang berguna," ujar Jimly di Gedung DPD DIY, Sabtu 29 Juni 2019.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berniat besar jika kelak telah dilantik, akan mendorong DPD punya peran strategis.

    Salah satunya dengan cara hidupnya kembali program Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    “GBHN sebenarnya penting demi mengatasi kebutuhan perencanaan dalam pembangunan Indonesia yang terlalu kompleks, besar, dan rumit. Diperlukan suatu plan ekonomi, tak bisa seperti di Amerika tanpa planning karena sudah maju," ujar Jimly.

    Pentingnya GBHN ini menurut Jimly juga didasari atas proses pembangunan daerah yang saat ini kurang terpadu karena mempunyai rencana dan tujuan masing-masing.

    Terciptanya kondisi seperti ini semakin terjadi ketika kepala daerah dari masing-masing wilayah juga berasal dari latar belakang dan partai yang berbeda.

    Dalam situasi seperti ini, kata Jimly, maka GBHN bisa berfungsi sebagai pemandu arah kebijakan dari masing-masing daerah tersebut.

    "Arahnya, demi mengatasi masalah umum jadi bukan menyangkut kelompok melainkan menjadi kepentingan nasional termasuk kepentingan seluruh partai di Indonesia," ujarnya.

    Baca juga: Rekapitulasi Suara: Jimly Asshiddiqie dan Fahira Idris Lolos DPD

    Lahirnya kembali GBHN yang diprakarsai DPD, ujar Jimly, membuat lembaga itu mempunyai peranan vital lagi. Seperti ketika ada perbaikan sistem ketatanegaraan semisal melalui perubahan UUD 1945.

    Jimly Asshiddiqie pun meyakini wacana pengembalian GBHN oleh DPD akan didukung banyak pihak. Baik oleh partai-partai politik.

    "PDI Perjuangan misalnya, Ibu Megawati Soekarnoputri sudah berkali-kali pidato pentingnya GBHN. Mantan-mantan presiden juga mendukung pentingnya GBHN," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.