Mahfud: Kontestasi Politik Indonesia Selalu Berujung Rekonsiliasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan hakim MK, Mahfud MD, ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, 20 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    Mantan hakim MK, Mahfud MD, ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, 20 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai kontestasi politik di Indonesia selalu berujung dengan rekonsiliasi. Menurut Mahfud, kondisi tersebut terjadi karena budaya politik di Tanah Air.

    Baca juga: PDIP Dukung Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo, Bukan Bagi-Bagi Kursi

    "Dalam politik di Indonesia rekonsiliasi selalu terjadi karena tidak bisa menghindar," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 29 Juni 2019.

    Mahfud mengatakan, sesuai budaya politik di Indonesia tidak mungkin antarparpol bermusuhan. Karena itu, ia berharap para pendukung di akar rumput tidak terlalu berlebihan membela para calon yang didukung.

    "Saya sejak dulu berharap rakyat itu di bawah tidak usah terlalu panas membela salah satunya. Membela ya membela tetapi kalau sampai panas gitu nanti kecewa sendiri karena toh pada akhirnya yang dibela sama saja akan bersatu," ujar dia.

    Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo didengungkan banyak pihak pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung adanya rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dan sang penantang, Prabowo Subianto. Hasto meyakini pertemuan keduanya akan segera terlaksana.

    "Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal tersebut akan terjadi," kata Hasto dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

    Hasto mengatakan telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal rekonsiliasi ini. Megawati pun mendukung rekonsiliasi tersebut. "Selama ini Ibu Megawati juga tidak pernah ada pernyataan yang sedikitpun bernada negatif ke Prabowo," kata Hasto.

    Baca juga: PDIP: Pemilu Telah Usai, Mari Kedepankan Persaudaraan

    Sementara itu, sejumlah petinggi Gerindra masih menolak adanya rekonsiliasi. Salah satu yang menolak keras adalah Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri. Menurut Maher, Prabowo Subianto tidak perlu membawa partainya berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 2019-2024 mendatang.

    Gerindra dan Prabowo dinilai lebih baik menjadi bagian pihak yang kalah dan tidak meloncat ke kubu pemenang."Kalau saya bilang jangan, proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang," kata Maher di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Kamis malam, 27 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diduga Ada Enam Perkara Di Balik Teror Terhadap Novel Baswedan

    Tim gabungan kepolisian menyebutkan enam perkara yang ditengarai menjadi motif teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.