Anggota Fraksi Nasdem Anggap KPK Ingin Permalukan Kejaksaan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung M. Prasetyo usai salat di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juni 2019 (Andita Rahma)

    Jaksa Agung M. Prasetyo usai salat di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juni 2019 (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak mempermalukan Kejaksaan Agung. Ini terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    Baca: Nasdem Minta KPK Serahkan Dugaan Korupsi Kejati DKI ke Kejaksaan

    "Apakah kalau diserahkan kejaksaan itu tidak bisa diselesaikan? Menurut saya bisa, tetapi mereka lebih cenderung mengambil sendiri dalam rangka ingin mempermalukan Kejaksaan," kata Taufiq ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.

    Taufiq mengatakan yang paling baik bagi KPK kalau memang ada jaksa yang diperkirakan akan terjerat hukum itu adalah berkomunikasi dan memberitahukan agar ditindak oleh lembaga itu sendiri. Langkah itu dianggap lebih menunjukkan sikap kebersamaan sebagai sesama institusi penegak hukum, ketimbang KPK langsung melakukan operasi tangkap tangan.

    Atas dasar itu, Taufiq meminta agar KPK menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem ini pun mengaku tak khawatir ihwal adanya konflik kepentingan. Dia mengklaim, masyarakat dan Komisi Hukum DPR dapat mengawasi dan memastikan kelanjutan kasus tersebut.

    Taufiqulhadi menyatakan mendukung permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo yang ingin mengambil alih penanganan kasus itu dari KPK. "Bisa diselesaikan persoalan tersebut meskipun tidak ditangani KPK," ucapnya.

    Baca: Kejati DKI Bantah Anak Jaksa Agung Ditangkap dalam OTT KPK

    KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap dua jaksa, dua pengacara dan satu pihak swasta di Jakarta pada Jumat kemarin, 28 Juni 2019. KPK menduga telah terjadi transaksi suap terkait penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam operasi itu, KPK juga menyita Sin$ 21 ribu. Jumlah itu masih bisa bertambah karena proses perhitungan masih dilakukan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.