ICW Minta KPK Tangani Sendiri Hasil OTT Jaksa Kejati DKI

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menangani kasus hasil operasi tangkap tangan terhadap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Menurut ICW, pelimpahan kasus ke Kejaksaan tak memiliki urgensi.

    Baca: Nasdem Minta KPK Serahkan Dugaan Korupsi Kejati DKI ke Kejaksaan

    "Karena tidak ada urgensi sebenarnya untuk ditangani oleh kejaksaan, apapun alasannya," kata peniliti ICW, Kurnia Ramadhana Sabtu, 29 Juni 2019.

    Kurnia menilai berdasarkan Undang-Undang KPK, kejaksaan tak memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus yang ditangani KPK. Sebaliknya, justru KPK yang bisa mengambil alih kasus di kejaksaan.

    Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan hal serupa. Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang KPK, lembaga antirasuah itu bertugas melakukan supervisi dalam hal pemberantasan korupsi di institusi penegak hukum lainnya. "KPK yang justru bisa mengambil alih kasus di kejaksaan, bukan sebaliknya," kata pengajar di Universitas Triskasi ini dihubungi Sabtu, 29 Juni 2019.

    Aturan yang dirujuk oleh Fickar adalah Pasal 6 huruf b UU KPK. Pasal itu menyebutkan KPK memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 beleid yang sama, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

    Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo ingin penanganan hasil OTT KPK terhadap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ia mengatakan pelimpahan kasus itu di kejaksaan bakal mempercepat dan mempermudah penanganan perkara. Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan belum ada penyerahan penanganan perkara. "Tim KPK masih melakukan pemeriksaan malam ini," kata dia, Jumat, 28 Juni.

    Baca: Kejati DKI Bantah Anak Jaksa Agung Ditangkap dalam OTT KPK

    KPK menangkap dua jaksa, dua pengacara dan satu pihak swasta dalam operasi senyap di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Dalam operasi itu, KPK turut menyita Sin$21 ribu. KPK menduga telah terjadi transaksi suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Detail kasus ini, akan diumumkan KPK dalam konferensi pers siang nanti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.