Helikopter TNI AD Hilang Kontak di Papua, Ini Upaya Pencariannya

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Helikopter milik TNI untuk pengamanan Pemilu serentak 2019 terbang di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 19 April 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Helikopter milik TNI untuk pengamanan Pemilu serentak 2019 terbang di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 19 April 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kodam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian helikopter TNI yang hilang kontak di Oksibil, Papua melalui jalur udara dan darat. TNI mengerahkan satu helikopter jenis Bell412 dan pesawat CN235 untuk melakukan pencarian dari udara. "Hari ini kita mengerahkan dua unit Helly Bell412 dan satu unit CN235," kata Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Muhammad Aidi dihubungi, Sabtu, 29 Juni 2019.

    Baca: Bawa 11 Penumpang, Helikopter TNI AD Hilang Kontak di Jayapura

    Selain itu, satuan setingkat kompi TNI AD juga diterjunkan untuk melakukan pencarian melalui darat. Tim tersebut dibantu oleh personel Kepolisian Resor Pegunungan Bintang dan tim SAR Provinsi Papua serta beberapa relawan. "Sudah bergerak sejak pukul 05.30," kata Aidi.

    Sebelumnya, helikopter TNI AD jenis jenis MI 17 hilang kontak dalam penerbangan Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, ke Jayapura, pada Jumat, 28 Juni 2019, sekitar pukul 11.45 waktu setempat. Helikopter itu hilang kontak setelah terbang sekitar 5-7 menit.

    Sebelum hilang kontak dalam penerbangan dari Oksibil ke Jayapura, helikopter yang dikemudikan Kapten CPN Aris membawa 11 penumpang dan kru. Adapun nama-nama awak helikopter tersebut yaitu Kapten CPN Aris (pilot), Lettu CPN Bambang (pilot), Lettu CPN Ahwar (co pilot), Serka Suriyatna, Serda Dita, Praka Dwi Purnomo dan Pratu Aharul.

    Sedangkan penumpang yang merupakan anggota Yonif 725/WRG yaitu Serda Ikrar Setya Nainggolan, Pratu Yanuarius Loe, Pratu Risno, Prada Sujono Kaimuddin dan Prada Tegar Hadi Sentana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.