PAN Sebut Zulhas Bangun Komunikasi Informal ke Partai Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PAN Zulkifli Hasan tiba di kediaman Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019. Hari ini tengah berlangsung sidang putusan MK perkara sengketa Pilpres.  ANTARA/Galih Pradipta

    Ketum PAN Zulkifli Hasan tiba di kediaman Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019. Hari ini tengah berlangsung sidang putusan MK perkara sengketa Pilpres. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan mengatakan Ketua Umum partai Zulkifli Hasan siap melakukan pendekatan dengan partai koalisi pengusung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

    Baca: Putusan MK Jokowi Menang, Demokrat Anggap Koalisi Prabowo Bubar

    "Kalau nanti memang diperlukan pertemuan besar dengan pemimpin-pemimpin partai lainnya yang ada di koalisi sebelumnya, tentu saja itu akan kami lakukan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

    Menurut Bara, komunikasi secara informal antara Zulkifli Hasan dengan sejumlah petinggi partai koalisi Jokowi juga sudah berjalan. Dia mencontohkan, Zulkifli dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga bertemu dalam acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail dan Barnabas Orno di Istana Negara pada Rabu, 24 April lalu.

    Bara menyebut Zulkifli juga berhubungan baik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Nanti akan ada lagi pertemuan-pertemuan seperti itu secara informal, itu biasa kan. Hubungan Pak Zul dengan Ibu Mega sangat baik, dengan Surya Paloh juga sangat dekat," ucap Bara.

    Selain itu, Bara berpandangan Jokowi sebagai pemimpin koalisi juga akan menentukan siapa saja yang akan diajak bergabung ke pemerintahan. Adapun keputusan PAN secara internal akan dibahas dalam rapat kerja nasional yang kemungkinan akan digelar bulan Juli mendatang. "Presiden yang berhak menentukan apakah koalisi itu patut ditambah untuk diperkuat basis politiknya di pemerintahan nanti," kata Bara.

    Setelah pencoblosan pada 17 April lalu, PAN santer disebut-sebut bakal merapat ke koalisi Jokowi. Belakangan justru Partai Gerindra yang disebut diprioritaskan untuk bergabung ketimbang PAN dan Partai Demokrat.

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani berpendapat Gerindra adalah lawan politik yang baik sehingga harus diberi kesempatan pertama untuk bergabung. Menurut dia, Gerindra menunjukkan fatsun politik yang baik dengan pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hasil Pilpres 2019.

    Baca: Ketua PBNU Minta Umat Islam Terima Keputusan MK Menangkan Jokowi

    "Bagi saya, ketimbang yang misalnya pilpresnya belum selesai udah mau keluar lapangan, ini ibarat main bola belum 90 menit masa mau ganti lapangan. Kan harusnya pertandingan selesai dulu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.