TKN Jokowi Sebut Upaya Hukum Prabowo - Sandiaga Sudah Mentok

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi anggota tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ekspresi anggota tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebut tidak ada upaya hukum lain lagi bagi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk mengubah hasil pemilihan presiden 2019.

    Baca: Politikus Demokrat Ucapkan Selamat untuk Jokowi - Ma'ruf Amin

    Putusan yang dibacakan oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 27 Juni 2019 sudah bersifat final dan mengikat serta dinilai semakin memperkuat legalitas dan legitimasi kemenangan Jokowi - Ma’ruf dalam pemilu Presiden 2019. "Tidak ada lagi alasan yang menyatakan bahwa Pilpres 2019 ini dilakukan dengan kecurangan. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan," ujar Ace saat dihubungi Tempo pada Jumat, 28 Juni 2019.

    Idealnya, kata  Ace, Prabowo - Sandiaga sudah seharusnya mengakui kemenangan Jokowi - Ma’ruf dan mengucapkan selamat. "Kalau mereka sudah mengakui dan mengucapkan selamat, tentu proses rekonsiliasi akan berjalan dengan sebagaimana mestinya," ujar Ace.

    Hal sama juga diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Menurut dia, Prabowo - Sandiaga tak bisa menempuh jalur hukum lain usai di MK. Sekalipun mau membawa masalah sengketa pemilu ke Mahkamah Internasional, tetap tidak bisa

    Rachland mengatakan, Mahkamah Internasional hanya menangani dua sengketa, yakni International Court of Justice dan International Criminal Court.

    "Cuma ada dua 'Mahkamah Internasional'. International Court of Justice dan International Criminal Court. Yang satu melayani sengketa antarnegara. Lainnya mengurus Genocide, War Crimes, Crimes Against Humanity dan Crimes of Aggression. Sengketa Pemilu mau dibawa ke mahkamah mana?" kata Rachland lewat akun twitter-nya.

    Sebelumnya, meski menyatakan menghormati putusan MK, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan segera berkonsultasi untuk mencari langkah hukum lain yang bisa ditempuh.

    Baca: Jokowi Menang, Rupiah JISDOR Kini Rp 14.141 per Dolar AS

    "Kami serahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya setelah ini kami akan segara konsultasi dengan tim hukum untuk minta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan konstitusional lain yang mungkin bisa ditempuh," kata Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kartanegara, Jakarta, Kamis malam, 27 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.